Dampak Covid-19 Akan Jadi Gejolak Sosial Ekonomi Jika Tidak Ditanggapi Dengan Cepat

Foto pengacara Muda Andi, SH

BENGKALIS, seputarriau.co - Wabah Covid-19 memberikan efek domino luar biasa dalam setiap sendi kehidupan, mulai dari kehidupan ekonomi sampai kehidupan sosial masyarakat terdampak  secara luas, dari sektor ekonomi melambatnya bahkan berhenti industri sektor rill, UMKM dan sektor informal memperburuk keadaan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat.

Jika dampak dari Covid-19 tidak diantisipasi secara cepat dan tepat maka gejolak sosial akan timbul juga mempercepat situasi yang tidak terbendung hanya ibarat menunggu bom waktu saja.

Penularan Covid-19 yang sangat cepat dan masiv karena penularan melalui manusia , maka untuk memutus mata rantai penyebaran kemudian pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskla Besar (PSBB) dengan harapan apabila kontak sosial dikurangi akan bisa menekan secara signifikan penyebaran Covid-19.

Kebijakan ini patut diberikan apresiasi dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia demi kepentingan bersama, namun untuk mensukseskan PSBB yang dijalankan diperlukan jaringan pengaman sosial yang dapat memastikan masyarakat yang tidak bisa beraktivitas karena harus tetap berada dirumah harus dijamin kebutuhan pokok mereka, pemerintah harus secara adil memberikan bantuan kepada masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang bisa mengarah pada chaos, penjarahan, kerusuhan, yang mengancam kestabilan keamanan nasional.

tidak cukup dengan hanya himbauan
Pemerintah harus bisa memastikan bahwa kebijakan PSBB sudah disosialisasikan secara benar dan serius agar masyarakat mendapatkan informasi pentingnya diadakan PSBB disetiap daerah yang terkena dampak Covid-19.

Terkait kebijakan PSBB yang akan diambil oleh tiap daerah atas izin pemerintah pusat melalui kementrian kesehatan mendapat sorotan dari praktisi hukum Andi, SH.

Selaku Pimpinan kantor hukum Andi, Jamil & Partners yang beralamat di Pekanbaru beliau mengatakan, pemerintah daerah harus secara serius menyiapkan aturan tekhnis  bagaimana PSBB dilaksanakan  karena ini menyangkut kepentingan hidup khalayak ramai sehingga payung hukum yang digunakan tidak menyalahi aturan. hal yang tidak kalah penting dan sangat Urgen  harus menjadi perhatian  terkait dengan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kehilangan mata pencarian akibat tidak bisanya mereka beraktivitas,katanya kepada seputarriau.co.

"Angka pengangguran baru ditambah angka penganguran yang memang sudah ada harus menjadi perhatian juga."

Angka pengangguran akibat dari tutup nya banyak sektor usaha dari yang besar hingga usaha usaha kecil ditambah kebijakan yang kurang tepat dari Kemenkumham dengan membebaskan 30 rb tahanan dengan dasar asimilasi memperparah keadaan, jelasnya.

Dapat diperidiksi dampak sosial yang akan timbul dengan meningkatnya angka kriminalitas, kebijakan ini dinilainya hanya politik cuci tangan pemerintah tanpa dasar pertimbangan yang sulit dimengerti, jika hanya atas dasar pertimbangan penghematan anggaran pada kebutuhan Lapas maka siap-siap saja pemerintah akan rugi jauh lebih besar dari itu jika pemerintah daerah tidak siap dengan kemungkinan dari kebijakan Kemenkumham tersebut.

"Maka oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah khusus untuk  saudara saudara kita yang baru saja dibebaskan dapat perhatian khusus agar tidak menjadi pemantik kekacauan (karena dalam keadaan terpaksa apalagi urusan perut) siapa pun bisa berbuat nekat. Lebih baik mati dalam mencari makan ketimbang mati dalam rumah akibat lapar,dalam situasi yang sangat rentan saat ini,tambah pengacara muda ini.

Bukan bermaksud menakut nakuti antisipasi sangat penting sebelum semuanya terlambat.

Disisi lain pengacara muda ini juga mengingatkan kepada pemerintah daerah hati hati dalam penggunaan anggaran dan pengalihan anggaran yang tidak prioritas untuk kemudian digunakan menangani Covid-19 jangan sampai ini dijadikan kesempatan untuk melakukan penyimpangan anggaran karena korupsi dalam kondisi bencana dapat dipidana dengan hukuman mati sebagaimana diatur dalam uu no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

PSBB harus didukung namun sebelum hal itu dilaksanakan perlu disiapkan dengan matang khsusnya kebutuhan pokok masyarakat, jangan salah menetapkan kebijakan yang terkait dengan kebutuhan pokok ini, masyarakat perlu sembako, bukan sekedar himbauan melalaui surat edaran tapi aksi nyata pemerintah baik pusat maupun daerah jika ini tidak terealiasi PSBB hanya sekedar ungkapan yang tidak memberikan dampak apapun untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, justru menciptakan masalah baru yaitu masalah sosial yang lebih besar lebih dari yang disebabkan oleh Covid-19.

"Jika sosialisasi sudah benar, kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak mendukung PSBB. ketidak patuhan perlu ditindak tegas karena keselamatan rakyat lebih tinggi nilainya dari konstitusi, pungkasnya.

Dew


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar