Keluarkan SK Pemecatan di Saat Jadi PLT, Bupati Kampar Kalah di PTUN


PEKANBARU, seputarriau.co - Bupati Kampar Catur Sugeng Pranoto Kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atas Gugatan Mantan  Camat Kampar Drs Iskandar MSI.
Yang di Pecat dari Pegawai Negeri Sipil.

Gugatan yang dilayangkan Iskandar karna PL Bupati Kampar menerbitkan surat keputusan yang menjadi Obkek sangketa dalam perkara Aquo yang bertentangan dengan Pasal 132 A ayat 1 Huruf abcd dan ayat 2 peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Peraturan Kepegawaian negara no K26 30/V.100-2/99 tangal 19 Oktober 2015 dimana pejabat Kepala Daerah tidak memiliki wewenang mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat Hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan Asn. Kecuali Persetujuan Menteri dalam Neger

Adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,  diantaranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan tidak sah keputusan Plt Bupati Kampar dan Meminta Bupatj Kampar mematuhi keputusan.

Bupati Kampar Terancam Pidana

Sejak diterbitkan Sk Pemberhentian tanggal 31 Desember 2018 Iskandar dirugikan oleh Bupati Kampar dimana gaji dan tunjangan tidak dibayarkan, maka Iskandar bersama kuas hukumnya akan mengambil langka langkah hukum akan mempidanakan Bupati Kampar.


18 ASN Kampar Terlibat Korupsi Dipecat,
   
Sebanyak 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi resmi diberhentikan Pemerintah Kabupaten Kampar sejak Desember 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, Jumat (11/1/2019) mengatakan sudah memberikan SK pemberhentian ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Dengan SK tersebut mereka tidak punya lagi hak sebagai ASN," katanya.

Yusri mengatakan pemberhentian dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang dikeluarkan.


Ia mengingatkan kepada seluruh ASN di Kampar agar tidak terlibat korupsi.

Yusri menyarankan kepada para ASN untuk  bekerja sebaik mungkin dan jangan melanggar aturan.

"Jika tidak paham, konsultasi dengan ahlinya atau minta solusi oleh BPK-RI, Kejaksaan dan aparatur yang mengetahui. Sehingga tidak salah langkah dalam melaksanakan tugas," pungkasnya.

(MN)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar