Bupati Samosir Membuka Resmi Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa T.A 2019

KAB SAMOSIR, seputarriau.co - Bertempat di Aula A.E Manihuruk Desa Lumban Suhi-suhi Kec. Pangururan, Selasa (02/04) Bupati Samosir membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masyarakat Desa

Adapun Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa diikuti oleh 600 orang peserta diantaranya Asisten Tata Praja dan Kesra Mangihut Sinaga, Inspektur Kabupaten, Bappeda, BPKAD, dan beberapa Pimpinan OPD, Camat dan Kasi PMD Se-Kabupaten Samosir, Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan dan Ketua BPD Se-Kab. Samosir.
 
Kadis PPAMD Samosir Rawati Simbolon dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, efisien, terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sebagaimana amanat dari pasal 115 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping itu juga untuk meningkatkan pemahaman tentang konsekwensi hukum penyalahgunaan dana APBDes, Pengelolaan Pajak Daerah dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan hubungannya dalam penganggaran pada APBDes. 

Adapun para narasumber dalam kegiatan ini yaitu: -Drs. Tuangkur Harianja, MM (Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provsu) yang akan menyampaikan materi tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ,- Kusnarto (Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa) akan menyampaikan materi tentang Penguatan Pengelolaan BUMDes -Boy Tobing (BPJS Cabang Pamatang Siantar) akan menyampaikan materi tentang hak-hak Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Penyerapan Anggaran Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, -Hotraja Sitanggang (Kepala Bapenda Samosir) menyampaikan materi tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Wakil Ketua Komisi III DPR-RI Pusat yang akan menyampaikan materi tentang Antisipasi dan Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Dana Desa. Dan anggaran biaya dalam kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Desa T.A 2019 bersumber dari APBD Kab. Samosir T.A 2019

Dalam sambutannya Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini merupakan agenda penting dalam pengimplementasian peran kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Rapat ini juga bertujuan untuk membahas langkah-langkah percepatan kegiatan APBDes TA. 2019, baik yang berkaitan dengan permasalahan dari sisi administrasi maupun pembangunan fisik di desa. 
 
Bupati Samosir menekankan agar Kepala Desa membuat langkah-langkah percepatan pembangunan di desa dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada dan para Camat agar lebih intensif melakukan monitoring demi tercapainya pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu. Para kepala desa juga diminta supaya betul-betul mengantisipasi konsekwensi hukum akibat penyalahgunaan dana desa dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II juga sudah dapat dilaksanakan dan paling lambat bulan Juni, oleh sebab itu sebagai syaratnya agar setiap pemerintah desa segera menyelesaikan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan disampaikan ke Dinas PPAMD.  Dan kepada para tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa agar selalu menjalankan tugas dan fungsi pendamping di desa dan selalu berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di desa.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trymedia Panjaitan dalam paparannya menyampaikan Konsekwensi Hukum Penyalahgunaan Narkoba dan Pengelolaan Dana Desa. Disampaikan bahwa dalam UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 
Secara Nasional, untuk Tahun 2019 jumlah Anggaran Dana Desa yang dialokasikan naik menjadi Rp. 70 Triliun. Untuk kabupaten Samosir tahun ini mendapat tahun ini mendapat Rp. 108,7 M yang mengalami kenaikan signifikan yang tahun sebelumnya Rp. 90,9 M. Berdasarkan data yang dirilis oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK terhadap rencana aksi pencegahan korupsi, Kabupaten Samosir menempati urutan pertama Sumatera Utara dan urutan 30 tingkat Nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa di Samosir sudah berjalan baik. Tentunya ini menjadi kebanggan dan dorongan semangat bagi segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan dan mewujudkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang lebih solid, disiplin dalam menjalankan anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan politik yang harmonis bagi masyarakat.

( R/ST)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar