Terkait Perwako No 7 Thn 2019, Ratusan Guru Demo Walikota

PEKANBARU, seputarriau.co  - Ratusan Guru dan  Perwakilan Organisasi Profesi Guru  serta Tokoh Pendidikan hari ini turun Kejalan, Lokasi Yang dituju para Demonstrasi Kantor Walikota Pekanbaru dan menutup akses jalan protokol, Sudirman Pekanbaru, Selasa (04/03)

Terkait statemen pernyataan  Sekdako HM Noer beberapa hari yang lalu di beberapa media, adanya oknum guru yang mempertanyakan soal pembayaran tunjangan profesi guru 
mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.

Pernyataan  HM Noer MBS beberapa hari yang lalu membuat blunder. Saking kesalnya, ia meninggikan suaranya saat dikonfirmasi terkait adanya oknum guru yang mempertanyakan soal pembayaran tunjangan profesi guru yang memang merupakan hak guru, Serta mengisyaratkan bahwa guru dipersilahkan pindah jika ngotot meminta haknya. Pernyataannya itu mendapat respons negatif di sosial media dan media, sehingga kembali memunculkan kekesalan para guru.

Turut hadir dalam demontrasi pengurus PGRI Pekanbaru, tokoh pendidikan dan Para guru meminta pertanggungjawaban Sekdako Pekanbaru atas perkataannya yang melecehkan para guru dan dunia pendidikan.


Demonstran Menuntut Tunjangan penambahan Penghasilan setiap daerah bagi para guru agar dibayar Penuh, tanpa ada Pemotongan, para pendemo juga mempertanyakan isi Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 tahun 2019. Dimana dalam pasal 9 ayat 8, disebutkan bahwasanya guru bersertifikasi tidak lagi memperoleh tunjangan profesi.

Hal ini disampaikan oleh salah satu dari pendemo Selaku guru PNS yang tidak disebutkan namanya dengan Inisial D sangat keberatan atas perlakuan perwako No 7 Tahun 2019, " Saya sudah beberapa bulan ini sudah tidak terima Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) meskipun yang dijanjikan 
Guru dapat 3 juta/ bulan, Namun Kenyataannya  cuma dapatnya 1 juta transfer dari Salah satu Bank", Ungkap Guru yang ikut dalam Demo.

Ditambahkannya," sebenarnya TPP ini untuk untuk siapa ? Kenapa  Kepala sekolah di Sekolah juga mendapatkan TPP ? Bagi saya juga ini adalah Pembohongan Publik, yang seharusnya menerima sebesar 3 JT, kenyataan dilapangan bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikat mendapatkan sebesar  1 JT Sementara Yang Belum sertifikasi mendapatkan  1, 7 JT", Ungkap guru yang bekerja disalah satu SD Negeri di Pekanbaru.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya Kebijakan yang dibuat Pemko Pekanbaru sudah sesuai aturan termasuk berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 tahun 2019. Dimana dalam pasal 9 ayat 8, disebutkan bahwasanya guru bersertifikasi tidak lagi memperoleh tunjangan profesi untuk menghindari pembayaran didouble, Namun Para pendemo Inginkan Kejelasan Perwako dan Pembayaran TPP.

(MN)

 

 

 


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar