DPRD ROHIL Bersama Bupati Bahas Perpu No 12 Tahun 2018 dalam sidang Paripurna

ROHIL, seputarriau.co  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) gelar rapat paripurna penyampaian perubahan peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan yang  di hadiri Bupati Rohil H Suyatno, Selasa (13/11/2018).

Sidang paripurna yang berlangsung hanya sekitar setengah jam tersebut langsung di pimpin oleh Ketua DPRD Nasrudin Hasan dan di dampingi Wakil Ketua DPRD Syaripudin, Abdul Kosim serta Suyadi.

Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menyebutkan, tata tertib DPRD yang di pakai selama ini tertuang dalam 4 tahun 2014. namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 harus dilakukan perubahan.

"Hal tersebut bertujuan untuk mempertajam fungsi-fungsi yang ada di DPRD," Cakapnya.

Sebagai salah satu contoh sebut Nasrudin, selama ini jika ada LHP dari BPK RI tentang ada nya temuan-temuan yang perlu di perbaiki dalam satu tahun anggaran pihak DPRD tidak ada memanggil satuan kerja.

"Dalam tatib baru DPRD berhak memanggil satuan kerja, kalau dulukan lebih beratnya kepada bupati, bagai mana realisasi pengembalian ataupun kalau ada temuan bagaimana menyeleseaikan nya, dan ini merupakan kewenangan tambahan,"jelasnya.

Selain itu tambahnya, Tatib tersebut juga menyangkut banyak hal seperti kegiatan reses, pokok pikiran yang selama ini banyak anggapan negatif terhadap Pokpir tersebut. 

"Di dalam tatib baru di perjelas, jadi lebih jelas supaya ada payung hukum kita untuk melakkukan kegiatan itu. jadi tidak terkesan misalnya satkernya ada temuan kita panggil bolak balik merasa DPRD itu bagaimana," Paparnya.

Nasrudin juga mengaku pihaknya akan bekerja keras untuk membahas dan mengesahkan Tatib tersebut mengingat waktu yang semakin sempit. Ia juga menargetkan Tatib akan selesai dalam satu pekan kedepan.

"Maka kami perlu bekerja cepat mengingat tata tertib ini erat kaitannya dengan yang kita sahkan setelah ini, umpanya setelah kita sahkan tatib di situ ada APBD 2019, perda-perda yang belum disahkan akan kita sahkan, jadi apapun yang kita hasilkan sebelum tatib disahkan akan cacat hukum,"pungkasnya.

(JULIUS) 


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar