Hasil Reses II Anggota Dewan : Kinerja Pemkab Inhil Belum Maksimal

TEMBILAHAN, seputarriau.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menilai Pemerintah Kabupaten belum mampu berbuat maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu tergambarkan bahwa selama ini program pembangunan yang sudah menjadi kesepakatan antara Pemkab dan DPRD belum seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pernyataan ini disampaikan DPRD melalui Juru bicaranya, Alfian dalam rapat paripurna ke 9 masa persidangan II tahun sidang 2017 DPRD Inhil tentang penyampaian laporan hasil reses ke II masa persidangan II tahun sidang  2017 sekaligus penutupan masa sidang ke II tahun 2017 di gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, senin (4/9/2017)

Dalam penyampaian hasil reses ini, Alfianto juga menyampaikan beberapa isu strategis tentang persoalan-persoalan pembangunan diantaranya; Masih minimnya pembangunan insfrastrur seperti jalan, jembatan serta pembuatan tanggul perkebunan sebagai upaya untuk penyelamatan perkebunan rakyat akibat intrusi air laut termasuk masih diperlukannya peremajaan perkebunan rakyat.

Disamping persoalan isu strategis diatas, penyediaan sarana pendidikan dan penyebaran tenaga guru juga dinilai masih belum merata hingga persoalan masih minimnya penyediaan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih, listrik, tenaga kesehatan hingga penilaian belum maksimalnya program yang dilaksankan pemerintah daerah terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut, Dewan menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat baik yang didapatkan dari hasil pelaksanaan musrenbang maupun hasil reses anggota DPRD Inhil yang seyogyanya dapat dijadikan acuan oleh SKPD dan menjadi skala prioritas dan dituangkan dalam berbagai kegiatan pada masing-masing SKPD.

Pemkab Inhil juga disarankan untuk terus melanjutkan program pembuatan tanggul perkebunan rakyat dan perbaikan saluran irigasi atau normalisasi parit untuk menyelamatkan perkebunan di inhil

Saran selanjutnya, pemkab juga diminta selalu memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan listrik dan air bersih.

“Kita juga menyarankan agar Pemkab Inhil untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.” Akhiri Alfian.

Rapat paripurna ke 9 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil H Mariyanto didampingi Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, Wakil Ketua H Ferryandi dan H Syahruddin serta 32 Anggota DPRD Inhil serta juga dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Sekwan DPRD Inhil, H Fauzan Hamid, Unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

(ADV/ DPRD INHIL/MN)