Pemprov Riau Harus Konsisten Jalankan Program Kerja

PEKANBARU, seputarriau.co - Penyerapan anggaran dalam APBD Provinsi Riau di awal- awal tahun dinilai kalangan anggota DPRD Riau selalu menuai masalah. Salah satu yang menjadi penyebab disinyalir yakni tidak konsistennya perangkat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan rencana kerja yang telah dibuat dan selalu menumpuk pekerjaan di akhir tahun. 

 

Anggota Komisi D DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, seharusnya Pemprov Riau dapat melakukan evaluasi setiap tahun mengenai apa kendala yang dihadapi dan mencarikan solusinya sehingga tidak terulang setiap tahun. Karena penyerapan anggaran yang rendah secara tidak langsung akan merugikan masyarakat.  ‘’Pemprov Riau harus konsisten  dengan jadwal kegiatan yang ada, jangan menumpuk pekerjaan diakhir tahun. Memang setiap tahun selalu melakukan evaluasi, namun nyatanya sampai triwulan kedua saat ini penyerapan anggaran masih belum mencapai target yang diinginkan,’’ ujarnya. 

 

Untuk itu, lanjut politisi PKB tersebut, secara leader kebijakan politik ada di tangan Gubernur Riau dan secara administrasi ada di tangan Sekretaris Daerah (Sekda). Dua faktor tersebut menurutnya penting, karena gerak atau tidaknya sebuah anggaran itu juga masuk dalam pengawasan mereka. 

 

‘’Kalau menurut saya, Gubernur Riau harus tegas, berani dan solutif dalam hal anggaran tersebut. Fungsi Sekda dalam hal pengawasan kinerja ASN juga harus lebih ditingkatkan lagi, agar seluruh ASN lebih serius bekerja,’’ ujarnya. 

 

Menurut Wahid, tidak berjalannya penggunaan anggaran sesuai dengan waktu yang tersedia juga menjadi salah satu dampak lambatnya pertumbuhan ekonomi di Riau. Karena hal tersebut menurutnya juga tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Karena jika angka pertumbuhan ekonomi tinggi, angka pengangguran akan berkurang karena banyak lapangan pekerjaan dan juga perputaran uang terjadi. 

 

‘’Karena salah satu tugas pemerintah daerah adalah mengatur siklus ekonomi. Jadi kalau pemerintah tidak bisa bekerja mengendalikan ekonomi, tentu untuk apa ada pemerintah. Yang jadi tolak ukurnya adalah efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, salah satu contoh efisiensi adalah memperbesar belanja publik dari pada belanja rutin,’’ paparnya.

(MN/RP)