Asosiasi Diskominfo Provinsi se Indonesia Temukan Solusi Penganggaran KI-KPID

PEKANBARU, seputarriau.co - Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi se Indonesia telah menemukan solusi untuk penganggaran Komisi Informasi (KI) daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
 
Solusi ditemukan setelah digelarnya Forum Group Discussion (FGD) membahas penganggaran KI-KPID pada tanggal 4-6 di Bali. Sebagai narasumber FGD adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, diwakili Dr Halilul, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI diwakili oleh Ir Ober Tua Butarbutar, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI diwakili Mukjizat S.Sos MSi.
 
Solusi yang dihasilkan yakni berdasar UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa urusan KI masih dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini karena KI bertugas melaksanakan urusan sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 282 UU No 23/2014. Terkait sekretariat/bidang/UPTD yang menangani KI daerah, yakni berada di bawah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kominfo provinsi/kab/kota.
 
Sedangkan untuk KPID, berdasarkan UU No 23/2014, masuk dalam sub urusan penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos, serta informatika yang bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka dari itu, penganggaran dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu untuk APBD yang sudah berjalan berupa kegiatan hanya boleh digunakan sampai perubahan PABD 2017. KPID bisa kembali mengusulkan anggaran hibah saat PAPBD 2017. Ini artinya, untuk tahun 2018 anggaran KPID sepenuhnya tanggung jawab pusat melalui APBN.
Selanjutnya sekretariat/bidang/UPTD yang menangani KPID tidak lagi di bawah dinas yang menyelenggarakan urusan Kominfo. Ini karena KPID tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 
Ketua Asosiasi Diskominfo Provinsi Se Indonesia, Ir Eddy Santoso MM, di Kantornya, Senin (8/17) mengatakan, solusi tersebut akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri RI, selanjutnya dimohon untuk bersurat kepada gubernur seluruh Indonesia.
 
Sebagai informasi, solusi penganggaran untuk KI-KPID selama ini menghadapi jalan berliku. Polemik anggaran KI dan KPID tersebut menjadi kajian panjang. Rapat dengan pihak terkait guna mencari titik temu dan solusi penganggaran terhadap KI dan KPID terus dilakukan.
Setelah digelarnya FGD, polemik tersebut kini telah terjawab. Diskusi itu juga dilakukan untuk mengantisipasi munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Ini adalah kali pertama dalam sejarah dimana para kepala Diskominfo Provinsi se Indoesia bersatu membuat inisiatif yang solutif agar tidak muncul persoalan hukum aturan pengaggaran.
“Selanjutnya kita tunggu surat edaran Mendagri kepada gubernur se Indonesia diterbitkan," ujar Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur ini.
(MN/MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar