Kantor Imigrasi Tembilahan Komit Cegah TKI Ilegal

ilustrasi

TEMBILAHAN, seputarriau.co - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan, Suganda menytakan komitmen untuk mencegah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural atau ilegal.Realisasi komitmen tersebut akan dilakukan dalam beberapa upaya, mulai dari sosialisasi seputar Calon TKI prosedural, ancaman pemberian sanksi tegas terhadap oknum pegawai yang melanggar ketentuan tentang persyaratan pembuatan paspor hingga menjalin koordinasi lintas sektoral dengan beberapa instansi lainnya.

"Berbagai upaya pencegahan sudah kita lakukan. Sampai saat ini, di Kabupaten Indragiri Hilir belum ditemukan adanya TKI ilegal," kata Suganda di ruang kerjanya, Selasa (7/3/2017).

Menurutnya, selain kekhawatiran akan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pihak Imigrasi juga menjadikan salah satu wujud dari tanggung jawab sebagai institusi arus utama yang melayani kelengkapan dokumen masyarakat sebelum keberangkatan ke Luar Negeri.Sebab tujuan utama pengawasan ketat pembuatan paspor itu supaya antisipasi terlantarnya masyarakat di luar negeri tidak terjadi.

"Biasanya, terlantar TKI itu disebabkan ketidakjujuran atas tujuan mereka berangkat pada saat wawancara pembuatan paspor tahap pertama. Kalau sudah terlantar, siapa yang mau bertanggung jawab disana," paparnya.

Sejauh pengalaman petugas Imigrasi, lanjutnya, modus yang sering digunakan masyarakat adalah hendak melaksanakan ibadah Umroh. Secara otomatis, butuh paspor tujuan Arab Saudi."Maka dari itu, Imigrasi saat ini menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut," tambahnya.

Kepada masyarakat Inhil khususnya, ia menghimbau agar menyatakan tujuan yang sebenarnya ke luar negeri pada saat wawancara pembuatan paspor, baik itu untuk liburan, bisnis, ibadah, studi atau bahkan untuk bekerja.

Dan perlu diketahui, instruksi pencegahan tersebut telah diedarkan seluruh Indonesia melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural.
(MN/MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar