Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Pemerintahan Daerah

PEKANBARU, seputarriau.co - Demi mengusung Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahunan Komunikasi, Informatika dan Statistik se-Provinsi Riau, di Hotel Furaya, Selasa (7/3).

Turut hadir dalam Rakornis Tahunan ini antara lain; Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Kasubdit Aplikasi Layanan Pemerintah Direktorat E-Government Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara RI, Bappeda Provinsi Riau, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Komisi A DPRD Provinsi Riau, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Riau, dan Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Kasubdit Pembinaan SDM Deputi I Lembaga Sandi Negara Nunil Pantjadwati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persandian.

Lebih lanjut ia menyampaikan harapannya kepada peserta untuk memahami apa yang dimaksud dalam lampiran bagian dari UU Nomor 23 tersebut, terutama kelengkapan pada persandian yang terbagi baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dijelaskan oleh Nunil bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi.

"Adapun yang menjadi tugas dari Lembaga Sandi pada tingkat Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi," ujar Nunil.

Fungsi Persandian, diungkapkannya adalah untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT.

Kedepannya, Nunil mengatakan Lembaga Sandi Negara akan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk masing-masing bidang jabatan sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan
(MN/MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar