Apindo Pekanbaru Minta UMK Pekanbaru 2023 Sesuai PP nomor 36 Tahun 2021


PEKANBARU, seputarriau.co  - Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Pekanbaru secara resmi telah menyurati ketua sidang Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru terkait dengan sikap Apindo Pekanbaru terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan Upah Minimum Kota Pekanbaru (UMK) tahun 2023.
Hal itu dikatakan oleh Ketua DPK Apindo Pekanbaru, Achizul Hendri, Selasa (29/11/2022) di Pekanbaru.


Dia menjelaskan, surat yang baru saja disampaikan perihal menyikapi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan Upah Minimum tahun 2023 atau Permenaker 18/2022.
"Surat mempertimbangan tujuh point yang menjadi regulasi dalam penetapan UMK yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), termasuk di dalamnya kluster ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR. APINDO dan KADIN sebagai perwakilan pengusaha bersama dengan unsur serikat pekerja/serikat buruh dalam Tim TRIPARTIT yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, terlibat aktif dalam proses penyusunan UUCK beserta Peraturan Pemerintah turunannya," katanya.

Alasan kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) yang merupakan amanat dari Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam UUCK, sampai saat ini masih merupakan landasan hukum yang sah dalam pengaturan pengupahan di Indonesia termasuk penetapan upah minimum dan ketiga adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XIX/2021 tanggal 3 November 2021.

"Dalam putusannya diantaranya Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu dua tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan; lalu menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," rincinya.

Diakui, alasan lain dari APINDO adalah UUCK yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 36/2021 telah mengatur secara komprehensif kebijakan pengupahan termasuk di dalamnya formula penghitungan upah minimum yang sesuai dengan filosofi upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) dan mengakomodir kondisi ekonomi (pertumbuhan ekonomi atau inflasi) serta ketenagakerjaan. UUCK dan PP 36/2021 juga tidak memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penafsiran lain ataupun mengambil kebijakan lain.
"Kemudian Pada tanggal 18 November 2022, tanpa pembahasan dalam forum Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, serta bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) menerbitkan Permenaker 18/2022," tambahnya.

Disisi lain, pertimbangan keenam adalah Permenaker 18/2022 mengatur antara lain : Mengubah formula penetapan upah minimum yang telah diatur dalam PP 36/2021 dengan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi, dengan formula yang menjumlah variabel inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu dan Mengubah waktu penetapan upah minimum provinsi yang seharusnya dalam PP 36/2021 adalah 21 November menjadi 28 November, dan waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota yang seharusnya dalam PP 36/2021 adalah 30 November menjadi Desember serta Membuat pengaturan tambahan yang bertentangan dengan filosofi upah minimum dengan mengatur kriteria baru bagi penerima upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenaker 18/2022.


"Ketujuh adalah Kepastian hukum dalam penetapan upah minimum menjadi faktor utama dalam berusaha dan diterbitkannya Permenaker 18/2022 telah membuat gamang investor dalam mengembangkan usahanya di Indonesia. Maka DPK APINDO Pekanbaru dengan yang didukung oleh DPP Apindo Riau serta seluruh jajaran DPK APINDO di Kabupaten/Kota, bersikap untuk menunggu hasil Uji Materil atas Permenaker 18/2022 kepada Mahkamah Agung.

Sementara menunggu proses uji materil tersebut, APINDO memutuskan Untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum dalam forum perundingan di dewan pengupahan, ungkapnya.

(MN)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar