DPRD Inhil Nilai Kinerja Pemda Lamban

TEMBILAHAN, seputarriau.co - Permintaan tegas yang disampaikan oleh Wakil Ketua komisi 1 DPRD Indragiri Hilir (Inhil), Kabag Pemerintahan Yun Hawaris, Perwakilan Inspektor, Badan Pemeberdayan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD), Selasa (23/02/2016) kemarin. Mereka mengatakan kepada apratur pemerintah kabupaten inhil yang terkait pemerintahan Desa agar secepatnya untuk menuntaskan beberapa reguasi terkait pemerintah desa.
 
"Secara umum kita tidak melihat adanya progres dari pemerintah, tidak jelas sekarang ini apa yang salah. Bisa dinilai kinerja mereka lamban. Terkait pembuatan regulasi dan peraturan Bupati (Perbup) terkait pelaksanaan pemerintah desa, terutama perbup tetang pengelolaan keuangan," jelas Ferryandi.
 
Agar pembangunan desa cepat berjalan, Dirinya meminta pemerintah daerah secepatnya menuntaskan beberapa regulasi terkait pemerintahaan di kabupaten Inhil yang terkait pemerintahaan desa
 
"Kita sunggung menyayangkan apa yang terjadi hingga hari ini, alokasi dana masing-masing desa belum ada kejelasan. Kapan lagi akan dimulai pekerjaan pembangunan, sementara triwulan pertama sudah mau selesai," tambahnya.
 
Menanggapi permintaan DPRD Inhil, Afrizal (Asisten I Pemkab Inhil) mengatakan akan berjanji dengan segera menuntaskan semua regulasi terkait pemerintahaan desa, paling lambat  bulan Maret ini. Ungkapnya
 
Beberapa regulasi pemerintah desa yang belum tuntas sejak tahun lalu, yang diterbitkan oleh  bupati adalah tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) desa, penghasilan tetap aperatur desa, pengelolaan keuangan desa, perlindungan Masyarakat desa (Linmas) dan Alokasi dana desa (ADD).
 
 
(IS)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar