Sampaikan 13 Poin Maklumat KAMI RIAU

KAMI RIAU resmi Deklarasi, Memperjuangkan Marwah Melayu Riau


Pekanbaru, seputarriau.co  - Berikut isi DEKLARASI KAMI RIAU : Bahwa Indonesia tengah mengalami kompleksitas permasalahan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta hedonism semakin merajalela dan pada situasi yang sangat parah. Kesenjangan ekonomi antara penguasa tak amanah dan pengusaha besar dengan rakyat strata bawah semakin jauh. Kondisi perekonomian memprihatinkan bahkan berada diambang krisis yang sangat mengkhawatirkan. Tata Kelola dan Tata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini  menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi, telah menyimpang dari cita-cita nasional dan dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati pendiri bangsa (Pancasila dan UUD RI 1945).


Bahwa Riau saat ini juga tengah mengalami kompleksitas permasalahan serupa. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Riau tidak memberikan dampak pada terujudnya kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Riau. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyelewengan kewenangan birokrasi semakin memperparah kondisi ini. Kini Riau sudah jauh dari Jati Diri sebagai Negeri Melayu yang bernapaskan Nilai dan Sendi Islami, Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah (Al Qur’anul Karim).  

Bahwa Kapal besar Indonesia dan Bahtera Lancang Kuning telah goyang dan hampir karam, maka anak-anak bangsa perlu bangkit bersama untuk melakukan penyelamatan. Indonesia perlu diselamatkan dari oligarki, kleptokrasi, praktik korupsi, kolusi dan nepostisme, politik dinasti yang melabrak UU dan melanggar konstitusi UUD 1945. Tersebab itulah, hal yang perlu dilakukan adalah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, yakni menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran. Sebab jika manusia tidak lagi mau dan mampu, maka Allah SWT akan turun tangan.
Bahwa atas dasar pemikiran tersebut dan untuk bersama-sama mendukung perjuangan KAMI maupun menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi Rakyat Riau, maka elemen masyarakat Riau dengan itikad dan niat tulus ikhlas untuk terwujudnya Negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur diawali bacaan Bismillahirrahmanirrahim serta mengharap Rahmat dan Ridho Allah SWT, pada hari ini Jum’at – 16 Oktober 2020 / 28 Shafar 1442 H sepakat membentuk dan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Provinsi Riau.

13 Butir MAKLUMAT KAMI RIAU

Bahwa KAMI Riau adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperjuangkan keadilan dan MARWAH MELAYU RIAU. KAMI Riau berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui ide bernas dan konstruktif, edukasi, advokasi, maupun dengan cara pengawasan sosial, politik moral, serta aksi-aksi dialogis, persuasif dan efektif, untuk seluruh aspek dan dimensi tata kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan HAM.

Untuk itu KAMI Riau menyampaikan Tuntutan sebagai berikut :

Meminta dan mendesak Penyelenggara Negara dan Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti 8 Tuntutan KAMI yang dibacakan pada acara Deklarasi KAMI di Monumen Proklamasi Jakarta tanggal 18 Agustus 2020.

Mendesak Pemerintah dan Penyelenggara Negara, pimpinan dunia akademik serta aparat penegak hukum untuk mencegah dan menghapuskan stigmatisasi khilafah, radikalisme, intoleransi, maupun kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam.

Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut Rancangan Undang Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari Program Legislasi Nasional.

Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, karena tidak sejalan dengan semangat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, mereduksi otonomi daerah dan perjuangan Reformasi, serta tidak adanya keberpihakan bagi tenaga kerja dan rakyat Indonesia. 

Mendesak Pemerintah dan Penyelenggara Negara untuk fokus dan bersungguh-sungguh mengatasi dan mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 secara komprehensif dan sistematis dengan prioritas menyelamatkan nyawa rakyat dan masa depan generasi penerus bangsa, antara lain dengan segera melakukan tes swab massal, mengupayakan vaksin yang telah teruji secara klinis dan memberikan bantuan ekonomi kepada rakyat.

Menuntut keadilan Pemerintah Republik Indonesia atas kontribusi yang telah diberikan Riau kepada NKRI dengan memberikan Status Keistimewaan Provinsi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu berikut pemberian hak-hak khusus terhadap pengelolaan SDA. 

Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan agraria kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah.

Menuntut komitmen nyata Pemerintah Republik lndonesia untuk memberikan kebijakan fiskal (anggaran) dalam bentuk DAU dan DAK serta Dana Dekonsentrasi kepada Provinsi Riau secara proporsional dan berkeadilan. 

Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan Dana Bagi Hasil Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) Hasil Perkebunan khususnya DBH Kelapa Sawit sebesar 80% kepada daerah.

Menuntut keadilan dan komitmen Pemerintah Republik lndonesia untuk segera mengatasi kerusakan lingkungan hidup akibat dominasi kepemilikan lahan oleh korporasi sehingga hilangnya fungsi hutan, sungai dan lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Melayu Riau. 

Menuntut dan mendesak Pemerintah Republik untuk memberikan Hak Guna Usaha Lahan Hutan dan Perkebunan yang telah berakhir penguasaannya oleh korporasi kepada Rakyat Riau. 

Menuntut dan mendesak Pemerintah Republik lndonesia memberikan keadilan dan kewenangan kepada Riau terhadap pengelolaan sumberdaya alam (Migas, Batubara, Mineral, Perkebunan, Kehutanan) yang berpihak kepada daerah dan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Riau. 

Menuntut Pemerintah Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Putra Riau yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, berkompeten dan profesional untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara pada posisi di Kementerian, Lembaga maupun BUMN.


Demikian disampaikan 13 (tiga belas) butir Maklumat KAMI Provinsi Riau ini, semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan bimbingan untuk segala ikhtiar yang  kita upayakan. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.

Pekanbaru, 16 Oktober 2020
                      28 Shafar 1442 H
DEKLARATOR KAMI RIAU

PROF. DR. H. MUCHTAR AHMAD, M.Sc (TOKOH REFORMASI RIAU / MANTAN REKTOR UNRI)

HJ. AZLAINI AGUS, SH.,MH (TOKOH PERGERAKAN REFORMASI RIAU)

USTADZ ZULHUSNI DOMO (MUI RIAU)

MUHAMMAD HERWAN (AKTIVIS REFORMASI / KOMUNITAS RIAU 2020)

DR. HUSNU ABADI, SH.,MH (SASTRAWAN RIAU / EKSPONEN 66)

DR. IR. MUHAMMAD IKHSAN, M.Sc (TEKHNOKRAT RIAU)

DR. SAIDUL AMIN, MA (ULAMA / CENDIKIAWAN RIAU)

WAN ABUBAKAR (MANTAN GUBERNUR RIAU)

DR. ZULKARNAIN UMAR, S.Pi., M.Sc (CENDIKIAWAN MUDA)

H. M. YUNUS (TOKOH MASYARAKAT KAMPAR)

FAUZI KADIR (TOKOH PERGERAKAN RIAU)

H. AZMI R FATWA, S.Ip.,M.Si (SENIMAN / PRAKTISI ENTREPRENEURSHIP)

HAFNY MA’RIFAT MARDJANI (AKTIVIS PEREMPUAN RIAU)

AZMI AZIS (FRONT PEMBELA ISLAM)

MUHAMMAD ARIFIN., S.Pd., M.Pd (FORUM UMAT ISLAM)

MUHAMMAD KHALID TOBING (FRONT PEMBELA BUMI LANCANG KUNING)

DR. ALI AZMI (SEKJEND DPP BARET)

H. KHAIDIR AKMALMAS (TOKOH MASYARAKAT)

AGUNG NUGROHO, S.IP (KAMMI RIAU / AKTIVIS MUDA RIAU)

RINALDI PARE PARE, SE (AKTIVIS MUDA RIAU)

DRS. H. ENDANG SUKARELAWAN, SH (LASKAR BUMI MELAYU INDONESIA)

DR. KH. MISRAN AGUSMAR, Lc., MA (ULAMA RIAU)

H. MUSTAMIR THALIB (WARTAWAN SENIOR/SASTRAWAN RIAU)

ALFA F. SEPTANIA (PENGGIAT PEMUDA / PENGGERAK WIRAUSAHAWAN.

FAWNY RAZAK (AKTIVIS PEREMPUAN RIAU)

ALI HUSIN NASUTION, SH (PRAKTISI HUKUM / LBH RIAU)

USTADZ M. AL HUSNIE THAMRIN (KETUA FRONT PEMBELA ISLAM P.BARU)

SUNAN TUMENGGUNG (AKTIVIS BURUH)

FAKHRUNNAS M A JABBAR (AKADEMISI/WARTAWAN SENIOR/SASTRAWAN)

ZAHIRMAN ZABIR, SH., MH (ADVOKAT / IKADIN RIAU)

H. YUSMAN YUSUF (MUHAMMADIYAH RIAU)

JABARULLAH (PARMUSI RIAU)

ZULHER (TOKOH MASYARAKAT)

PROF. SUWARDI MS (AKADEMISI/TOKOH MASYARAKAT)

HABIB MUHAMMAD BIN HAIDAR SHAHAB (TOKOH AGAMA / ULAMA)

HABIB MUHAMMAD TAUFIQ ASSEGAF (TOKOH AGAMA / ULAMA)

TUAN GURU NAHRI LUBIS (TOKOH AGAMA / ULAMA)

AL HABIB UMAR AL MAHSYUR BIN MARZAQ (TOKOH AGAMA / ULAMA)

HABIB SYAUGI SHAHAB (TOKOH AGAMA / ULAMA)

PROF. DR. ILYAS HUSTI (AKADEMISI / ULAMA)

USTADZ SYAFRUDDIN SALEH SEI GERGAJI (TOKOH ADAT)

IBRAHIM ALI (TOKOH MASYARAKAT)

ZAINUL IKHWAN NASUTION (PENGGIAT ORGANISASI / AKTIVITIS MUDA)

MAHYUDDIN YUSDAR (AKTIVITIS MUDA)

USTADZ RAMLI ABDUL HAMID, Lc., M.E.I (ULAMA)

SARTUNI (KETUA LEMBAGA ADAT KAMPAR)

ABDURRAHMAN, M.Pd (AKADEMISI)

LEECHENLUNG (BRIGADE 08)

WAHYU  ADHA (PEMUDA AKHIR ZAMAN)

MASRIL ARDI (PRAKTISI MEDIA / AKTIVIS 98)

USTADZ MUSLIM (TABLIGH)

ISWANAR (BARET PROVINSI RIAU)

DR. TUKIMAN KHATEMI (AKADEMISI)

DR. H. SAIFUDDIN SYUKUR, SH.,MCL (PRAKTISI HUKUM / AKADEMISI)

H.M. IKHWAN, Lc (AKADEMISI / ULAMA)

KARIM YUNUS (TOKOH MASYARAKAT BENGKALIS)

SARJONO AMNAN (TOKOH MASYARAKAT BENGKALIS)

LETKOL LAUT (PURN) SAID AMIR HAMZAH (TOKOH MASYARAKAT BENGKALIS)

ABU BAKAR (TOKOH MASYARAKAT SIAK)

TENGKU MUHAMMAD AMIN SHAHAB (TOKOH MELAYU / SIAK)

DRS. H. ZAILAND IZHAR (TOKOH MASYARAKAT SIAK)

EDDY RAB (TOKOH MASYARAKAT ROHIL)

ZAMRONI AZWAR AZIS (TOKOH MASYARAKAT ROHUL)

ZULKARNAEN NOERDIN, SH.,MH (PRAKTISI HUKUM / TOKOH MASYARAKAT DUMAI)

GDE AGUNG LONTAR (SENIMAN/WARTAWAN SENIOR)

BUYUNG ACHMAD CHAN, SH., MH (KETUA IKM PROVINSI RIAU)

H. AFRIZAL A.N (PEMUDA PERGERAKAN)

ARY GUNAWAN (WARTAWAN)

FIRDAUS, SH (PRAKTISI HUKUM)

Drg. H. BURHANUDDIN (CENDIKIAWAN / PRAKTISI KESEHATAN)

DELAPAN POIN TUNTUTAN KAMI

Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

TUGU PROKLAMASI JAKARTA
18 AGUSTUS 2020

(MN)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar