Terkait Kisruh Pembagian Bansos

Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Protes Ke Kadis Sosial Dumai

Dumai -  Puluhan massa Koalisi Mahasiswa, Masyarakat Anti Korupsi (KEMMAK) Kota Dumai turun guna menjumpai Kepala Dinas Sosial Hasan Basri pada Jum,at (15/05/2020) dan  mereka melakukan aksi  guna menyampaikan suara hak rakyat yang diduga adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (Bansos) Corona virus covid - 19 yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh kepala Dinsos Kota Dumai beberapa waktu yang lalu.

Diduga dana bansos Non DTKS  yanga anggaran nya Rp 300 ribu ternya faktanya dibawah harga beli Rp 300.000 dan Dugaan itu bukan tak berdasar karena KEMMAK sudah melakukan cek langsung ke lapangan sembako yang dibagikan oleh Dinas Sosial kota Dumai tersebut.

Muhammad Afdhol Al Ansori salah satu dari kordinator KEMMAK mengatakan kepada awak media usai diskusi  tersebut kalau mereka sudah menyampaikan surat pengaduan masyarakat kepada Kapolres Dumai hari ini, setelah itu massa KEMMAK melanjutkan aksinya ke posko gugus tugas covid 19.

Sesampainya di posko gugus tugas covid 19 pada jam 14:15 WIB massa KEMMAK sudah bertatap muka langsung dengan kepala Dinas Sosial Kota Dumai Hasan Basri.

Di tengah-tengah diskusi yang berlangsung cukup hangat disaat salah seorang anggota koalisi menanyakan perihal harga beli sembako non DTKS.

”Kami telah turun kelapangan dan sangat banyak aduan masyarakat mengenai sembako yang dibagikan Dinas Sosial, kami telah lihat langsung sembako itu dan kami rincikan harga nya per item kami bandingkan dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) dan memang tidak sampai Rp 300.000 per paketnya,” ungkap  Anshor .

Hasan Basri selaku Kepala Dinas Sosial kota Dumai yang menjamu diskusi massa dari Koalisi mahasiswa dan masyarakat di posko gugus tugas penanganan COVID-19 membenarkan dugaan itu dan menjelaskan bahwa harga kontrak memang Rp 282.200 ( Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah ).

”Harga kontrak kita memang Rp 282.200,- kepada pihak ketiga dan sisanya sekitar Rp 17.800,- dari jumlah Rp 300.000, duit pengadaan sembako itukan masuk ke Dinas Sosial dan jika tidak terpakai sesuai dengan regulasi dana itu  nantinya akan dikembalikan lagi ke APBD kita” terang Hasan. 

Mahasiswa kembali menanggapi bahwa sesuai hasil yang mereka temukan di lapangan sesuai HET itu seluruhnya hanya sekitar Rp 260.000 sampai Rp 270.000/paket, dan koalisi ini juga meminta agar tidak lagi menggunakan sembako untuk Bantuan bulan berikutnya.

”Kita sudah turun kelapangan pak, dan kita mendapati harganya jauh lebih murah dari harga yang dianggarkan dinsos, untuk itu kami minta bantuan selanjutnya tidak lagi menggunakan sembako langsung uang tunai saja biar masyarakat sendiri yang belanja apa yang dia butuhkan itu dapat menjadi perputaran ekonomi di UMKM kita, "ujar Anshor.

Andri Qodri yang juga kordinator koalisi Mahasiswa dan masyarakat Anti Korupsi kota Dumai turut meminta kontrak kerjasama dgn pihak ketiga dan bon pembelian barang sembako tersebut.

“Kalau bapak bilang tadi ada pihak ketiga kami minta kwitansi atau bon pembelian sembakonya jika kwitansi nya ada di pihak ketiga maka kami minta kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga," ujar Ari  disela sela diskusi tersebut.

Dalam kesempatan itu kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa kalau untuk kwitansi dan berkas lainnya itu hanya kami berikan untuk kepentingan audit.

"Jika mahasiswa mau itu silahkan saja masukkan surat permohonan kemungkinan bisa diberikan oleh yang berwenang untuk saat ini data ini yang bisa saya berikan, ” ujarnya sembari menyerahkan daftar sembako beserta harga per item, setelah itu kepala dinsos itu pergi meniggalkan tenda gugus tugas covid 19.

Dalam waktu bersamaan, Muhammad Febri kordinator KEMMAK Dumai Meminta kepada pihak kepolisian, tipikor dan kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana bansos tersebut. 

"Kami dari aliansi Koalisi Masyarakat, Mahasiswa Kota Dumai akan memantau dan mengawal terus hal tersebut sampai dapat titik terang bahkan sampai keregulasi ranah hukum dan berharap bagaimana untuk Bansos bulan ke dua dan ketiga bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berbentuk uang tunai saja jangan ada berbentuk sembako karena itu akan menimbulkan polemik yang baru lagi karena rentan dengan korupsi ,pungkasnya. (Eva)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar