Polres Kampar Tidak Hadiri Sidang Gugatan Praperadilan Penyitaan & Pemasangan Police Line Truck

Kamis, 16 Januari 2020


BANGKINANG KOTA, seputarriau.co  - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, Ahmad Fadil menunda gugatan praperadilan yang diajukan oleh warga bernama H. RAFDINAL selaku Pemohon, Gugatan didaftarkan terhadap Kepala Kepolisian Resort Kampar terkait Tidak sahnya secara hukum  Penyitaan dan pemasangan Police Line terhadap mobil Truck Hino Lohan BM 8756-OU Milik pemohon yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Kampar Polda Riau di Nagari Pangkalan Kota Baru Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota Propinsi Sumatera Barat yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota Payakumbuh Sumatera Barat yang dilakukan oleh termohon Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Cq. Polres Kampar.

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Ahmad Fadil menunda Pasalnya Pihak Termohon tidak dapat menghadiri karena Ada Kegiatan selama Dua Hari dari Mulai Tanggal 16-17 Januari 2020 dan Akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020, " Sidang Prapradilan Akan dilaksanakan Kamis Depan Tanggal 23 Januari 2020", Ungkap Ahmad Fadli dalam sidang Perdana di Ruang Sidang Cakra Kelas I B Pengadilan Negeri Bangkinang, Kamis (16/01/2020)

H. RUSLI, SH,  Advokat dan Konsultan Hukum Pemohon atas Nama H. RAFDINAL usai Sidang ditemuin wartawan paparkan, " Kita hargai Putusan Hakim dan Kita Hargai Termohon tidak dapat Menghadiri Sidang Perdana Pra Pradilan tadi, insyaallah Khamis depan bisa terlaksana", Ungkapanya.

Rusli Jelaskan  Alasan Permohonan Prapradilan, " Ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)sebagai berikut :
Pasal 77 KUHAP, Menjelaskan
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Kemudian Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan", Papar Rusli dengan Gamblang.


Tambahnya," Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
Mengadili serta Menyatakan 
Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan
Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
Bahwa  Mahkamah Konstitusi telah memberikan tambahan wewenang terhadap praperadilan dalam putusannya No. 21/PUU-XII/2014 sehingga praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggedahan atau penyitaan", Tutupnya.

 

 

(MN)