Terkait Bencana Asap, LAM Riau keluarkan Warkah Petuah

PEKANBARU, seputarriau.co - Menyikapi penanggulangan kabut asap yang terjadi di Riau, Lembaga Adat Melayu Riau mengeluarkan Warkah Petuah yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri Syahril Abubakar, Senin tanggal 16 September 2019.

Warkah Petuah tentang Penanggulangan Bencana asap ini dikeluarkan kepada Tuan Presiden RI Datuk Seri Setia Amanah Negara, setelah melakukan perbincangan yang mendalam dengan asas musyawarah untuk mufakat dan seiya sekata.

Warkah ini juga akan disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Riau, baik yang jauh maupun dekat, baik di laut maupun di darat.  

Warkah Petuah menurut adat mengandung amanah serta nasihat.

Selain itu, agar jadi pedoman, niatnya baik elok tujuan supaya umat rukun dan aman serta terhindar dari segala kemalangan.

Warkah Petuah juga disebut berisi petunjuk yang patut dipegang, di dalamnya ada pantang dan larangan.

"Bahwa bencana asap terjadi setiap tahun, mengikuti siklus musim kering/kemarau, yang membahayakan kesehatan masyarakat, berdampak buruk pada ekonomi, mengganggu proses pendidikan, menghambat pelayanan pemerintahan dan kelancaran transportasi, bahkan telah mencemarkan udara negara-negara tetangga," tulis Warkah Petuah itu. 

Oleh sebab itu Lembaga Adat Melayu Riau menyampaikan warkah petuah kepada Tuan Presiden Datuk Seri Setia Amanah Negara sebagai berikut:

1. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan tanggapan Tuan Presiden Republik Indonesia Datuk Seri Setia Amanah Negara di bumi Melayu Riau dalam rangka penanggulangan bencana asap dan kebakaran hutan/lahan di Provinsi Riau.

2. Mengambil langkah maupun tindakan cepat serta progresif dalam mengatasi bencana asap dan kebakaran hutan/lahan.

3. Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Asap Nasional secara PERMANEN berkedudukan di Provinsi Riau, bertanggungjawab langsung kepada Tuan Presiden.

4. Menghitung ulang peruntukan sumberdaya agraria baik untuk kehutanan, perkebunan, pertambangan, maupun untuk penggunaan lainnya, serta mengevaluasi izin pengelolaan hutan (HTI) dan Hak Guna Usaha yang telah diberikan kepada perusahaan. 

5. Mengembalikan hutan/tanah kepada masyarakat adat yang selama ini dikuasai oleh perusahaan.

6. Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan dan lahan.

7. Menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat. 

(rls/MN)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar