Penguatan Kelembagaan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat

Ilustrasi Replanting Kebun Sawit

PEKANBARU, seputarriau.co - Peremajaan (replanting) merupakan program untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan adanya dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selanjutnya peraturan mengenai program peremajaan (replanting) kelapa sawit dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit disebutkan dalam pasal (2) yaitu : 
a. Peremajaan kelapa sawit; 
b pengembangan sumber daya manusia; 
c. Bantuan sarana dan prasarana; d. Kriteria dan indikator; 
e. Organisasi; 
f. Tata cara pelaksanaan kegiatan; 
g. Pendanaan; 
h. Hak dan kewajiban.


Pedoman dalam peremajaan kelapa sawit diatas pada huruf (e) adalah organisasi. Yang artinya, peremajaan (replanting) kelapa sawit tidak lepas dari kehadiran organisasi/lembaga baik internal organisasi seperti Kelompok Tani (Poktan), koperasi, atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) maupun eksternal organisasi seperti Dinas perkebunan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Kementerian Pertanian. Fungsi dari hadirnya organisasi/kelembagaan adalah untuk menaungi dan mengawasi anggota kelompok yang bergabung di dalamnya. 

Aspek kelembagaan dan jejaring sosial jika di sinergikan dengan fungsi-fungsi dari berbagai stakeholder usaha perkebunan kelapa sawit, akan mengejewantah menjadi pengembangan modal sosial (social capital). Menurut Sujianto (2002) modal sosial dapat memberikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi maupun sosial melalui jaringan jaringan sosial yang sudah ada. Dengan jaringan-jaringan sosial yang telah terbentuk maka pelaksanaan program peremajaan (replanting) kelapa sawit akan berjalan sesuai dengan tujuan. 

Program peremajaan (replanting) kelapa sawit tahap I telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dan tahap II di Sumatera Utara. Selanjutnya pada tahap III di tahun 2018 dilaksanakan di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki potensi kelapa sawit dengan total lahan mencapai 25% dari total luas lahan perkebunan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan luasnya area lahan tersebut, Provinsi Riau merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Produksi minyak sawit mentah sebesar 20% terhadap produksi sawit nasional. Hal ini sejalan dengan produksi kelapa sawit di Provinsi Riau yang tumbuh pesat. Provinsi Riau mampu menghasilkan produksi kelapa sawit sebesar 6 juta ton pada tahun 2010 dan meroket sampai 7 juta ton pada tahun 2015 (Purnomo, E.P., Nurmandi, A., Sulaksono, T., Hidayati, M., Ramdani., dan Agustiyara, 2017)

Pelaksanaan program peremajaan (replanting) kelapa sawit pada tahap III di Provinsi Riau dilakukan di 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Kampar, Bengkalis, Indargiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Dalam hal pengajuan pendanaan, aktor yang terpenting didalamnya adalah koperasi/Kelompok Tani, Disbun Kabupaten, Tembusan Disbun Provinsi, Ditjenbun dan BPDPKS. Salah satu kelompok tani di Provinsi Riau yang mendapatkan dana bantuan hibah program peremajaan (replanting) kelapa sawit yaitu Kelompok Tani Setia Rukun Dayun dari Kabupaten Siak. Kajian ini melihat bagaimana program peremajaan (replanting) kelapa sawit setelah dilakukannya program tersebut dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dilihat dari perspektif ekomomi program peremajaan (replanting) kelapa sawit yang sedang berjalan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat sekitar namun, pemerintah telah menyediakan alternatif pendapatan masyarakat dengan mengiringi program peremajaan (replanting) kelapa sawit dengan Pajale (Padi, Jagung, Kedelai) sehingga pendapatan masyarakat untuk sementara dialihakan ke tanaman tumpang sari tersebut. Sedangkan dilihat dari perspektif sosial, program menyebabkan kesejahteraan masyarakat untuk waktu yang panjang, namun pada sebelumnya Kelompok Tani Setia Rukun Dayun bergabung dalam Koperasi Unit Desa, setelah mendapatkan dana hibah kelompok tani seolah memisahkan diri dari Koperasi Unit Desa. Dan dilihat dari perspektif lingkungan, program peremajaan (replanting) kelapa sawit dapat memaksimalkan fungsi lahan yang telah dieksploitasi tanpa mengganggu lahan lainnya, namun akibat penebangan yang terasa pada saat ini adalah meningkatnya suhu udara, dan pada waktu yang panjang akan mengundang binatang hama yang dapat merugikan petani kelapa sawit.

Pentingnya penguatan kelembagaan dalam kajian ini, membuat peneliti merumuskan masalah penelitian mengenai bagaimana penguatan kelembagaan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun Kabupaten siak berbasis modal sosial dan bagaimana perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat dengan adanya program peremajaan (replanting) kelapa sawit. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan kelembagaan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun Kabupaten Siak berbasis modal sosial dan mengetahui perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam masyarakat dengan adanya program peremajaan (replanting) kelapa sawit. Manfaat dari penelitian, selain untuk menambah dan memperkaya keilmuan Administrasi Publik, juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi stakeholder dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya pada pengelolan perkebunan kelapa sawit rakyat. 

 
Penulis :  Nina Kartini, Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau
(MN)
 


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar