Pemkab Bengkalis Sambut Baik Program PPDB dengan sistem zonasi, prestasi atau perpindahan

MANDAU, Seputarriau.co - Sosialisasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) tingkat SD dan SMP Kabupaten Bengkalis tahun 2019/2020. Acara di gelar Aula SD Negeri 02 Mandau, Jum'at pagi (28/6/2019) belum lama ini yang secara resmi dibuka Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.SE.MM.

Menurut Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Nanang Hariyanto. SH Jum'at (05/07/2019) mengatakan Sistem Zonasi PPDB 2019 Direvisi, Kuota Jalur Prestasi ditambah, usulan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentang evaluasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB dengan memperluas jalur prestasi dari 5% menjadi 5-15%.

"Ya, revisi Permendikbud No 51 Tahun 2018 telah ditandatangani Bapak Mendikbud khususnya jalur prestasi ditingkatkan menjadi 15% sehingga jalur zonasi menjadi 80% dan jalur perpindahan tetap 5%," kata Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, Kamis (20/6/2019) dijakarta," Terang Komisi IV DPRD Nanang.

Menurut Didik, Kata Nanang, Mendikbud sekembalinya dari luar negeri sore itu langsung menggelar rapat pimpinan (rapim) para pejabat Kemendikbud termasuk Inspektorat Jenderal membahas masalah zonasi PPDB yang muncul di beberapa daerah.

"Jadi jalur prestasi diperluas guna menampung aspirasi masyarakat khususnya para orang tua di beberapa daerah yang meminta diperluas jalur prestasi ini," ujarnya.

Dia menambahkan, revisi Permendikbud 51/2018 ini telah dilaporkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diupayakan dapat berlaku segera.

Kemudian Pak Menteri sudah berkomunikasi langsung dengan Menkumham. Jadi revisi ini dapat dilaksanakan dalam satu hari, sehingga  revisi ini dapat berlaku. Kami akan segera keluarkan surat edaran ke daerah daerah," lebih lanjutnya.

Senada apa yang disampaikan Irjen Kemendikbud, Muchlis R Luddin, mengutarakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan mengumpulkan semua pejabat Kemendikbud terkait PPDB.kata Nanang lagi.

"Semoga dengan penambahan jalur prestasi ini dapat menampung aspirasi masyarakat khususnya bagi daerah yang bermasalah di jalur ini sedangkan daerah lain yang sudah menjalankan tidak masalah lagi," ujar Komisi IV DPRD Nanang Haryanto.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bengkalis Edi Sakura mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kini dilakukan dengan sistem zonasi.dengan sistem zonasi sekolah akan lebih baik, sebab siswa yang berhak duduk di sekolah tersebut adalah anak yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah.

“Tidak ada anak yang tidak diterima, harus semuanya diterima. Tidak ada anak yang tidak bersekolah, harus diterima semua. Dengan sistem zonasi intinya hanya satu, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, sebab penerimaannya bukan berdasarkan nilai,” terang Edi.

Dari empat kecamatan yang ada di Gerbang Permata, yakni Kecamatan Pinggir, Mandau, Talang Muandau dan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau adalah yang selalu bergejolak didalam Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB), namun permasalahan itu kini bisa diatasi dengan sistem zonasi.

Sehubungan dengan zonasi, Edi menjelaskan, yang menetapkan cakupan wilayahnya bukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, namun yang menentukan zonasi adalah kepala sekolah, sebab lebih mengetahui daerahnya.

“Jadi bukan pemerintah yang menentukan, pemerintah hanya membuat sistemnya  saja, yang menentukan lingkungan siapa saja peserta didik adalah kerjas sama antara kepala sekolah dengan kepala desa, lurah dan lingkungan setempat,” ungkapnya.

Melalui sistem zonasi maka PPDB tahun depan bisa dilakukan lebih awal yakni pada bulan Mei, tidak perlu menunggu hasil ujian keluar.

“Begitu anak ujian, selesai ujian langsung dibuka penerimaan siswa baru, karena penerimaannya tidak berdasarkan nilai. Jadi anak diterima bukan berdasarkan nilai, tapi anak diterima berdasarkan rumah terdekat dari  sekolah,” pungkas Disdik Kab.Bengkalis Edi Sakura.

Selanjutnya Bupati Bengkalis Amril Mukminin. SE.MM dalam sambutannya mengantakan, dirinya menyambut baik Program PPDB dengan sistem zonasi, prestasi atau perpindahan  tersebut.   Menurutnya," dengan adanya program tersebut dapat meratakan pendidikan di sekolah Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkalis.  

"Dengan adanya sistem tersebut, tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit, karena semuanya telah sama, sama-sama memberikan ilmu kepada generasi bangsa Indonesia," ucapnya.  

Lebih lanjut Amril juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap konsisten terhadap pembangunan dunia pendidikan.    "Pendidikan, merupakan fokus pembangunan yang sangat penting bagi proses pembangunan diberbagai bidang dan menjadi sebuah investasi jangka panjang. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20 persen dari APBD," ujar Amril Mukminin.   Amril Mukminin juga menegaskan kepada seluruh sekolah untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik dari sekolah SD, SMP, maupun SMA dan SMK yang kini telah berada dibawah Pemerintah Provinsi.  

"Meskipun tidak dibawah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kita tetap harus berkoordinasi. Apa saja masalahnya sampaikan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada," ucap Bupati Bengkalis.   "Kami ingatkan kepada seluruh Kepala Sekolah dan guru untuk dapat menciptakan ruang belajar yang bersih dan nyaman.

Jika hal tersebut dilakukan, maka suasana belajar menjadi nyaman, anak-anak menjadi betah menuntut ilmu di sekolah, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dan tangguh," pesan Kepala Daerah Bengkalis.   Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Edi Sakura mengatakan, PPDB dengan sistem zonasi tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu Kepala Sekolah,Yeni Satriani M.Pd SMPN 8 Bhatin solapan mengatakan,jadi PPDB ini menjadi awal untuk memperbaiki sistem yang salah selama ini. Guru tidak bisa hanya ngajar di satu sekolah," terangnya.

Menteri 62 tahun itu mendorong agar pemerintah daerah berani merotasi para gurunya. Para guru akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang berbeda di dalam zonanya masing-masing.

"Dengan demikian setiap sekolah akan memiliki guru-guru yang kompetensinya berimbang antara satu dengan yang lain.

Misalnya, guru sekolah favorit harus dirotasi ke sekolah yang peringkatnya rendah. Tujuannya, dengan kualitas guru yang dimiliki itu mampu mengangkat akreditasi maupun peringkat sekolah yang selama ini dianggap sebagai buangan.

"Begitu juga guru yang mengajar di sekolah tidak favorit. Harus dipindah ke sekolah yang bagus. "Agar ketularan bagusnya," katanya.

Demikian juga proporsi guru yang sudah menjadi ASN dan yang masih honorer juga menjadi lebih berimbang di setiap sekolah.

Begitu pula untuk penyaluran bantuan pembangunan sarana dan prasarana. Bagi pemerintah daerah, sistem zonasi dapat membantu dalam memberikan bantuan agar lebih tepat sasaran dan meningkatan kualitas pendidik. Jadi lebih spesifik.

Artinya,"mengetahui betul sekolah mana yang memang layak mendapat bantuan. Sekolah yang memang sudah bagus akan dihentikan bantuannya. Fokus meningkatkan fasilitas sekolah yang memang kurang layak. Termasuk untuk memberikan bantuan ke sekolah-sekolah pinggiran.

Muhadjir menuturkan, sistem zonasi memiliki tujuan mulia. Menjadikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan secara merata. Pada saat bersamaan, sekolah-sekolah juga sedang terus berbenah.


Bergerak menuju ke arah lebih baik untuk memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Yakni, standar sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, isi, proses, penilaian, dan kelulusan.

"Jadi ini merupakan implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Termasuk pemerataan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Marauke,"Urai Kepala sekolah.

(DW)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar