Plt. Bupati Labuhanbatu Buka Acara Sosialisasi Tentang Perpres RI No. 16 Tahun 2018

LABUHANBATU, seputarriau.co  - Plt. Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi mengelar Sosialisasi terkait Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa, Implementasi serta Upaya Pencegahan Penyimpangan, ruang data Karya Kantor Bupati, Selasa (13/03) Demi mewujudkan Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang semakin baik.

Andi juga Instruksikan Kepada kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, "untuk melaksanakan segera tentang Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018, sekaligus penerapan (implementasi) dan strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bebas dari Korupsi bagi seluruh Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Labuhanbatu" , sebutnya.

Andi juga menambahkan, "Penerapan Perpres R.I Nomor  16 Tahun 2018 ini sangat perlu dipahamkan kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan sehingga pendistribusian dan pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan terhindar dari penyimpangan atau jerat hukum yang berlaku, " Pinta Andi.

"Atas dasar prinsip pencegahan penyimpangan dan niat yang kuat untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik itulah pada acara Sosialisasi sengaja kita mengundang Kajari Labuhanbatu, Setyo Pranoto, S.H.,M.H., untuk memberikan pemaparan dengan judul Program "Jaga Desa" dengan sub tema Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa, Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan", jelas Andi Suhaimi,

Sementara dalam sambutanya Kajari Setyo Pranoto mengatakan, "dimasa kepemimpinan saya, seluruh penyedia jasa (Kontraktor) di Kabupaten Labuhanbatu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Perpres R.I No. 16 Tahun 2018, dan semua kita harus taat atas ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah", Katanya.

Tambahnya," kita semua harus bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik, harus bisa menahan hawa nafsu dan menerapkan pola hidup sederhana. Perubahan kearah yang lebih baik mau tidak mau harus kita laksanakan, jika tidak, dipastikan akan bermasalah dengan hukum.Serakah itu pasti ada gangguan, dan tinggal menunggu waktu, jika tidak berubah artinya sudah siap menghadapi resiko" ulasnya lagi.

"dalam pengelolaan dana desa supaya mempedomani  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. 

Kemudian Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 tersebut adalah pedoman dan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi Penggunaan Dana Desa, sebagai dasar Pemerintah Propinsi untuk memfasilitasi penggunaan dana desa melalui pendampingan masyarakat desa, dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan dana desa, serta acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa.

"Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Prinsip-Prinsip Pengelolaanya, tercantum dengan jelas dalam Permendes PDTT itu dan supaya dipahami dan diterapkan dengan baik dilapangan" , tutup Setyo Pranoto.

Hadir dalam acara dimaksud, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Muflih, S.H.,M.M., Kasi Intel Kejari Rantauprapat M.Junaidi, S.H., Para Staf Ahli Bupati Labuhanbatu, Para Asisten Sekdakab Labuhanbatu, Para Kepala OPD Labuhanbatu, Ketua KPUD Labuhanbatu, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu,  Para Kepala Bagian Setdakab Labuhanbatu, Para Camat Se-Labuhanbatu, Para Kepala Desa dan Lurah Se-Labuhanbatu dan Para Jurnalis Kabupaten Labuhanbatu.

( R/ ST)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar