Massa GEMMPAR Minta KPK Usut Walikota dan Pejabat Pemko Pekanbaru

PEKANBARU, seputarriau.co -  Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Masyaralat (GEMMPAR) Riau Gelar aksi demo di depan Gedung walikota Pekanbaru tepatnya di jalan Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, massa menduga
Pembangunan proyek gedung Wali kota di tenaya raya sarat dengan Korupsi dan Kepentingan Sekelompok, Kamis (07/02)

Massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk mengusut tuntas dugaan kasus Korupsi Korupsi dan Nepotisme (KKN) Menggurita di Pemerintahan Kota Pekanbaru, Massa meminta agar ditegakkan Perqdilan Hukum Bagi Pelaku Korupsi dan Nepotisme tersebut.


Dalam Aksi ini Massa membawa pengeras suara dan Spanduk yang berisi tuntutan tangkap dan periksa dugaan Mark Up 50 persen pembangunan kantor Walikota Pekanbaru, dari anggaran 1,4 triliun diduga aliansi, dana mengalir 50 Persen kepada Firdaus.

Selain Walikota Firdaus, Gempar dalam unjuk rasanya meminta KPK dan Kejagung menangkap dan memeriksa anak Walikota Firdaus yaitu Alfarabi, Lutfi, M Jamil, Ingot A Hutasuhut diduga sebagai aktor intelektual dalam memonopoli proyek APBD Pekanbaru.

Koordinator Lapangan Aliansi GEMMPAR, Airlangga  mengatakan "kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme( KKN) menggurita di Pemerintah kota Pekanbaru," kata Erlangga.

Dalam Unjuk Rasa tersebut Gempar menyatakan sikap antara lain:

1.Mendesak KPK dan Kejagung Segera memeriksa walikota Firdaus atas dugaan mark up sebesar 50 persen dugaan korupsi 700 milyar atas pembangunan kantor kompleks walikota Pekanbaru yang berada di Tenayan Raya dengan anggaran Rp 1,4 triliun.

2.Tangkap dan periksa Alfarabi (anak walikota Pekanbaru) dan Lutfi serta Musalimin kabag ULP Pekanbaru yang diduga sebagai aktor Intelektual monopoli proyek di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam kegiatan Lelang dan PL proyek APBD kota Pekanbaru tahun 2017-2018.

3.Periksa M. Jamil atas dugaan lahan perizinan ilegal kompleks pembangunan Walikota Pekanbaru yang saat ini kasusnya berada di Kejagung RI.

4.Meminta aparatur penegak hukum kepada KPK dan Kejagung RI menangkap dan memeriksa walikota Pekanbaru, M Jamil, Ingot A Hutashuhut Alfarabi (anak walikota Pekanbaru) dan Lutfi serta Musalimin kabag ULP Pekanbaru yang diduga sebagai aktor Intelektual monopoli proyek di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam kegiatan Lelang dan PL proyek APBD kota Pekanbaru senilai Rp 500 miliar Dinas PUPR.

Massa Minta Aparat Segera Mengusut Tuntas Kasus Korupsi yang Melibatkan Keluarga Walikota Pekanbaru dan Bawahannya.

(MN)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar