LAM Riau Tak Restui Pertamina Kelola Blok Rokan

Ilustrasi blok rokan

PEKANBARU, seputarriau.co - meskipun Pemerintah Pusat sudah resmi memutuskan bahwa Pertamina adalah suksesor untuk mengolah Blok Rokan pada tahun 2021 mendatang yang menggusur PT. Chevron Pacifik Indonesia (CPI) yang , hal ini mendapatkan tentangan dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. 

Bahkan LAM dan beberapa paguyuban, OKP, tokoh masyarakat serta mahasiswa dari berbagai universitas di Riau sudah membahas hal ini beberapa kali untuk membahas blok rokan ini. 

Pada  Senin lalu (31/07) LAM dan stakholder yang terkait sudah memutuskan beberapa poin penting yang menyangkut ladang minyak yang konon katanya terbesar se-Asia Tenggara ini, salah satu poin pentingnya adalah belum mengakui dan menerima Pertamina sebagai pemegang sah blok rokan sebelum adanya perundingan antara LAM dan komisi VII DPR RI.

"Kita belum sepakat menerima Pertamina untuk mengelola Blok Rokan sepanjang LAM Riau belum diajak bicara oleh pemerintah pusat ataupun Menteri ESDM. LAM belum bisa menerima apakah itu dikelola Pertamina atau Chevron,"ucap Ketua Umum Harian Datuk Seri Syahril Abu Bakar. 

Untuk itu LAM akan bertemu dengan komisi VII DPR RI untuk bisa di duduk bersama dengan menteri ESDM agar bisa lebih jauh membicarakan blok rokan tersebut. 

"Selama ini masyarakat Riau hanya dianggap kecil oleh Pemerintah pusat, mangka dari itu LAM akan menemui Komisi VII DPR RI,"ucap Datuk Seri Syahril. 

Sebelum berangkat untuk menemui DPR RI, LAM akan duduk bersama Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau karena pada acara malam itu Gubernur ataupun Wakil Gubernur serta pimpinan DPRD Provinsi banyak yang tidak hadir. 

"Wakil Gubernur tadi menghubungi saya dan meminta izin tidak bisa hadir karena ada agenda yang lain, nanti selesainya pertemuan Gubernur beserta DPRD Provinsi Riau bersama-sama mendatangi komisi VII DPR RI,"Ujarnya. 

Pada rapat malam itu muncul beberapa kesepakatan seperti LAM meminta Chevron untuk mengaudit lahan yang selama ini di eksplorasi diwilayah blok rokan, dan meminta Pertamina untuk memperkerjakan tenaga kerja lokal untuk di prioritaskan sesuai dengan Perda 70%. Dan mempromosikan jabatan anak daerah sesuai dengan kemampuannya. 

Dan LAM meminta jika memang Pertamina yang akan mengelola blok rokan,Pertamina harus memberikan pancung alas (uang sewa). 

"Tentu itu harus ada biayanya diluar pajak, diluar royalti dan dana bagi hasil harus ada pancung alas untuk masyarakat adat. Tanah lapang untuk parkir saja bayar. Apalagi ini menyedot hasil bumi,"tegasnya. 

Dan LAM mengancam jika tidak dipenuhinya tuntutan masyarakat Riau tersebut, LAM beserta masyarakat Riau siap turun kejalan. 

"Jika tuntutan kita tidak dipenuhi, kita akan turun kejalan pada tanggal 9 Agustus. Atau bertepatan dengan milad Provinsi Riau," pungkasnya.

(HERI)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar