LAM Riau & Pemprov Diskusikan Blok Rokan

PEKANBARU, seputarriau.co - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membahas pengelolaan Blok Migas Rokan, Jumat  (27/7/2018) malam di Balai Adat Melayu Riau.

Pada pertemuan ini Pemprov Riau mendelegasikan Asisten II Setdaprov Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan Masperi dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Indra Agus Lukman.

Sementara dari LAMR Riau dihadiri langsung Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Al azhar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, anggota MKA Datuk Tarlaili dan pengurus lain.

Turut hadir pada pertemuan tersebut sejumlah pimpinan  dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Riau dan sejumlah tokoh masyarakat.

Asisten II Setdaprov Riau Masperi pada kesempatan tersebut mengatakan Pemprov Riau berkeinginan agar Riau ikut serta dalam pengelolaan Blok Rokan. 

Untuk itu, Pemprov Riau telah berkirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait keinginan ikut mengelola Blok Rokan yang akan berakhir kontraknya dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tahun 2021 itu.

Menurutnya, Riau memiliki sejumlah BUMD yang barangkali bisa menjadi operator pengelola Blok Rokan yaitu PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Riau Petroleum, dan PT Bumi Siak Pusako (BSP). Dua perusahaan pertama, kepemilikan saham Pemprov Riau dominan, Sementara di PT BSP, kepemilikan saham terbesar dipegang Pemkab Siak.

"Kita perlu menyiapkan siapa yang akan mengelola Blok Rokan itu nanti," kata Masperi.

Masperi juga sempat menyinggung mengenai PP No. 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

"Meskipun telah ada PP 33, bukan berarti berarti Gubernur tidak bisa mengayomi daerah,"tukasnya.

Menurut Masperi, memperjuangkan pengelolaan Blok Rokan sudah menjadi komitmen  sehingga perlu menyiapkan siapa yang mengelolanya nanti.

Masperi juga sepakat perlunya ada gerakan sehingga upaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Blok Rokan ini dapat menjadi kenyataan.

Pengurus LAMR Abdi Haro menilai perjuangan untuk mengelola Blok Rokan, Provinsi Riau diibaratkan sudah ketinggalan kereta. 

"Namun hal ini bukan berarti tidak bisa dikejar,” kata Abdi sembari menyarankan agar Pemprov Riau kepada Menteri ESDM tetap dikawal.

Perwakilan mahasiswa turut angkat bicara pada pertemuan LAMR dengan Pemprov Riau tersebut. Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Riau (UR) Dedi Priyanto mengatakan mahasiswa Riau akan mendukung perjuangan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan ini. 

"Kami dari elemen mahasiswa sangat semangat dan mendukung. Mahasiswa siap bergerak," ujarnya.

Sementara mantan Wakil Ketua DPRD Riau Suryadi Khusaini yang turut hadir menyarankan perlu ada yang memimpin gerakan perjuangan untuk mengelola Blok Rokan. Dia mengingatkan bahwa setiap perjuangan pasti memiliki risiko. 

"Jika kita sudah sama-sama sepakat untuk berjuang, semua risiko yang mungkin terjadi harus dihadapi bersama,"ujar Suryadi.

Menanggapi itu, Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Abubakar menegaskan perjuangan mendapatkan ladang minyak Blok Rokan akan di komandoi langsung LAMR.

Sementara, Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. Al azhar mengatakan perlu adanya komunikasi yang intensif antara LAMR dengan Asisten II Setdaprov dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau.

Sosok penting di balik perjuangan masyarakat Riau untuk mengelola ladang minyak Coastal Plains Pekanbaru Block (CPP Blok) yang pernah menjadi Ketua Aliansi Riau untuk Kuasai CPP-Blok (Aruk CPP-Blok) ini menegaskan bahwa gerakan ini tidak main-main. 

"Masyarakat Riau tidak mau diabaikan. Dulu LAMR tidak terlibat, tetapi sekarang LAMR melibatkan diri,"ujar Datuk Seri Al azhar.

(MN/MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar