Pemprov Riau & Pemkab Meranti Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

28 % Angka Kemiskinan Kepuluan Meranti Menjadi Faktor Ketimpangan Antar Kelompok

ilustrasi Kemiskinan

PEKANBARU,seputarriau.co - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Serkretariatan Wakil Presiden RI, Muhammad Arif Tasrif mengatakan, dalam catatan negara bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti masih sebagai daerah termiskin di Riau.

Dalam penyampaiannya saat Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di ruang Melati, kantor Gubernur Riau, Selasa, 3 Juli 2018, persentase masyarakat miskin di daerah itu sangat tinggi."Memang masih diakui tantangan berbeda dalam mengatasi masalah ini. 

Jika terus dipertahankan seperti ini Riau yang akan mendapat potret buruk, sebab kemiskinan di sana akan mengakumulasi jumlah penduduk miskin di Riau," ujarnya. Dalam catatannya, bahwa per tahun terjadi penurunan angka kemiskinan di Riau sebesar o, 37 persen. 

Arif menyebut, ini angka yang masih sedikit dan perlu diupayakan percepatan penurunan angka kemiskinan. Sebagian besar terdata, memang masyarakat di wilayah pedesaan lebih tinggi menyumbang angka kemiskinan. Diantara faktor penyebab yakni masih tingginya ketimpangan antar kelompok. 

Dan faktor ini terindikasi sebagai bagian dari masalah kemiskinan hampir di seluruh wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. "Bagaimana mengatasi ketimpangan antar sesama penduduk miskin di Riau. 


Dalam prakteknya memeratakan kondisi sosial kemasyarakatan memang sulit dan setiap daerah punya tantangan yang berbeda," sambungnya. 


Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Said Hasyim mengakui kalau angka kemiskinan di daerahnya sampai 28 persen. Dia mengklaim kalau angka ini turun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah di atas 30 persen. 

"Masalahnya di Meranti itu infrastruktur dasar seperti listrik dan air, termasuk akses jalan yang menghubungkan dari satu dserah ke daerah lain. Saat ini saja masih ada sekitar 20 persen masyarakat di daerah ini yang belum bisa menikmati listrik," katanya. 

Koordinasi dengan pemerintah provinsi sebaiknya dikakukan lebih intensif, sebab menurut Said, jika angka kemiskinan di daerahnya tinggi, maka juga akan menyumbang angka kemiskinan yang signifikan untuk Riau.

(MN/ MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar