PERADI : Pengacara Rangkap Wartawan Langgar Kode Etik Profesi

ilus Peradi
PEKANBARU, seputarriau.co - Sejumlah asosiasi advokat di Pekanbaru menyatakan pers merupakan profesi terhormat yang harus dijaga dan jika ada yang mengabaikannya tentu hal itu sangat disayangkan.
 
Sebelumnya Perusahaan Daerah Bank Riau Kepri melalui kuasa hukum Asep Ruhiat dan partners melayangkan somasi media terduga tak terdaftar di Dewan Pers, Riaucitizen.com, milik Gussix Parizon.
 
"Kita layangkan somasi ke Gussix Parizon sebagai pemilik sekaligus penulis atau wartawan di media Riaucitizen.com karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran hukum termasuk pencemaran nama baik perusahaan," kata Asep yang juga Ketua Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) Riau di Pekanbaru pada Kamis (22/03/2018) siang.
 
Asep menjelaskan, hasil investigasi, yang bersangkutan Gussix Parizon diketahui juga bekerja sebagai pengacara yang sejauh ini masih aktif melakukan pendampingan hukum.Memang, demikian Asep, profesi ganda yang dijalani oleh Gussix tidak melanggar undang-undang atau kode etik profesi advokat, karena advokat hanya dilarang rangkap jabatan menjadi pegawai negeri sipil, namun advokat dilarang memegang jabatan lain yang merugikan kebebasannya serta mengurangi martabat profesi advokat.
 
"Soal indikasi-indikasi yang dimaksud, semuanya masih akan ditelusuri lebih lanjut, dalam waktu dekat kami juga akan menghadap ke Dewan Pers untuk memastikan apakah media yang bersangkutan terdaftar atau tidak dan tindakan yang dilakukan apakah putus di Dewan Pers atau langsung ke aparat penegak hukum," katanya.
 
Dilain pihak Ketua DPC PERADI Pekanbaru, Aziun Azhari menjelaskan, advokat merupakan profesi terhormat yang harus dijalankan dengan baik.Sesunguhnya, demikian Aziun, tidak ada larangan bagi advokat untuk merangkap profesi selagi itu bukan PNS, namun tentu harus tetap menjaganya dengan sebaik-baiknya."Kalau sebagai pemilik media, itu sah-sah saja, tapi kalau merangkap juga sebagai wartawan, itu baru ini saya dengar," katanya lagi.
 
Tapi, lanjut dia, jika memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang rangkap profesi tersebut, dan melakukan tindakan yang melanggar kode etik, maka patut untuk disidangkan.Sekretaris PERADI Pekanbaru lainnya, Mayandri Sujarman mengatakan, meski advokat bisa merangkap jadi wartawan, namun dia tidak boleh mempromosikan diri.
 
"Jika yang bersangkutan melakukan pengancaman, kemudian menyalahgunakan profesinya yang ganda termasuk melakukan penekanan-penekanan itu tentu salah dan melanggar kode etik," katanya.Ia katakan, sejauh ini pihaknya mengetahui adanya advokat sebagai pemilik media, namun belum menemukan yang justru merangkap menjadi wartawan.
 
"Kalau terbukti melakukan penekanan-penekanan, maka yang bersangkutan bisa dilaporkan ke dewan etik dan dewan kehormatan. Yang bersangkutan juga dilarang melakukan intervensi untuk kepentingan yang ganda," katanya.
 
 
Dewan Pers: Tidak Boleh Sementara itu, anggota Dewan Pers yang juga merupakan Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Chairudin Bangun, yang dihubungi dari Pekanbaru menegaskan, bahwa tidak dibenarkan seorang wartawan menjabat dua profesi yang berbeda.
 
Kata dia, wartawan dan advokat adalah dua profesi yang berbeda dan memiliki kode etik masing-masing, dan tentu itu tidak bisa disatukan.
 
"Yang jelas, seorang wartawan tidak boleh merangkap jadi pengacara sekalipun tidak ada aturannya, itu merupakan etika yang harus dijalankan," kata dia.
 
Langgar HukumKetua Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) Riau Asep Ruhiat mengatakan, dalam kasus yang ditanganinya, klien merasa sangat dirugikan atas tulisan-tulisan yang dimuat oleh pihak bersangkutan karena terkesan menyudutkan dan tidak ada keberimbangan.
 
Bahwa terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gurssix, demikian Asep, diduga merupakan tindakan melanggar hukum, bukan saja secara perdata akan tetapi juga merupakan tindakan pidana.
 
Diduga, lanjut Asep, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang ketentuan pidananya diatur di dalam pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 36 UU ITE yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 51 atay (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 12 tahun kurungan penjara.Kemudian pasal 310 ayat 1 dan 2 dan pasal 311 KUHP dan juga website tersebut telah melanggar UU Pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 1,2 dan 3 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
 
"Untuk somasi, sudah kita layangkan ke yang bersangkutan dan jika tidak ada etikad baik dari yang bersangkutan, maka dengan berat hati kami akan membuat laporan di pihak kepolisian," demikian Asep. 
 
 
(MN/ MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar