Perintah Tatib DPR yang menyatakan majelis MKD terdiri dari 3 orang anggota MKD dan 4 orang masyarakat

Tatib DPR Nyatakan Sidang MKD Harus Libatkan Orang Luar


Selasa, 24 November 2015 | 11:09

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi.

[JAKARTA] Ketua Setara Institute, Hendardi mengemukakan sidang terhadap Ketua DPR Setya Novanto (SN) tidak cukup hanya melibatkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tetapi harus melibatkan unsur masyarakat.

Hal itu sesuai perintah Tata Tertib (Tatib) DPR yang menyatakan majelis MKD terdiri dari 3 orang anggota MKD dan 4 orang unsur masyarakat.

"Kasus ini tidak bisa berujung pada pengampunan seperti kasus Donald Trumph yang dilakukan SN," kata Hendari di Jakarta, Selasa (24/11).

Ia juga meminta sidang MKD dilakukan secara terbuka. Hal itu supaya bisa menguak dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut. Selain itu agar bisa menjawab kemarahan rakyat yang terjadi saat ini.

"SN harus disidang secara terbuka, karena tindakannya merupakan pelanggaran etik yang mengarah pada tindak pidana penipuan/pemerasan," tuturnya.

Dia menambahkan sebagai persekongkolan tingkat elit, tidak mungkin kasus ini melibatkan satu atau dua aktor. Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Polkam Luhut B Panjaitan yang namanya dikaitkan dengan proses negosiasi ini harus dimintai keterangan, sehingga semuanya menjadi jelas. Rakyat tidak bisa tinggal diam menyaksikan dugaan persekongkolan elit yang ada.

Sementara pakar hukum tata negara Irman Putrasidin mengemukakan menteri beda dengan masyarakar. Menteri adalah pembantu presiden yang merupakan lembaga negara atau jabatan yang relasinya adalah relasi fungsional dengan DPR.

Ia diminta komentar terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said (SS) ke MKD. Kemarin, sejumlah anggota MKD menggugat laporan SS. Mereka menganggap laporan SS salah karena dalam aturan DPR, tidak disebut ada unsur pejabat seperti menteri yang melapor. Jika SS memberikan laporan secara individu, bukan sebagai menteri baru dianggap sah.

Irman tidak mau mengomentari argumen sejumlah anggota MKD tersebut.

Sementara pakar hukum tata negara Irman Putrasidin mengemukakan menteri beda dengan masyarakar. Menteri adalah pembantu presiden yang merupakan lembaga negara atau jabatan yang relasinya adalah relasi fungsional dengan DPR.

Ia diminta komentar terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said (SS) ke MKD. Kemarin, sejumlah anggota MKD menggugat laporan SS. Mereka menganggap laporan SS salah karena dalam aturan DPR, tidak disebut ada unsur pejabat seperti menteri yang melapor. Jika SS memberikan laporan secara individu, bukan sebagai menteri baru dianggap sah.

Irman tidak mau mengomentari argumen sejumlah anggota MKD tersebut. Dia hanya tegaskan menteri tidak sama dengan masyarakat umum lainnya. [R-14/L-8]


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar