Ranperda Komitmen Pemprov Riau dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Foto : Sekertaris Daerah Provinsi Riau, Ahamd Hijazi dalam pemaparan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak di Paripurna DPRD Provinsi Riau

PEKANBARU, seputarriau.co -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan jaminan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Komitmen memberikan perlindungan itu diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ranperda ini nanti diharapkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ada lagi. Ranperda ini juga sudah diparipurnakan bersama DPRD Riau dengan penyampaian Jawaban Fraksi oleh Pemprov pada Senin 17 Oktober 2016.
 
Pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman didampingi wakil ketua DPRD Riau Manahara Manurung, serta Wakil Ketua Suanryo. Dalam rapat paripurna tersebut Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi memberikan jawaban atas pandangan fraksi terhadap Ranperda tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan saat Paripurna DPRD Provinsi Riau.(Pemprov Riau ajukan Ranperda untuk melindungi tindak kekerasan yang dialami perempuan. Apalagi kasus kekerasan terhadap perempuan di Riau setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Akhmad Hijazi menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi baik dalam kehidupan berumah tangga, di lingkunan tempat kerja dan berbagai kehidupan sosial masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.
"Sehingga, Ranperda ini diharapkan dapat melindungi hak perempuan dari kekerasan. Dan upaya pencegahan supaya tidak terjadi lagi kekerasan termasuk pemaksaan dan perampasan kemerdekaan," Papar Ahmad Hijazi.

Dijelaskannya, isu kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai masalah individu, padahal saat ini permasalahan kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi masalah global. "Yang terekspos ke publik itu sebenarnya sudah mencapai puncaknya, padahal sebenarnya masih banyak didalamnya terjadi kekerasan terhadap perempuan," ungkapnya.

Segala bentuk perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan, maka mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, pemerintah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).


Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan, secara eksplisit seperti dirumuskan di dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297 dimasukan ke dalam Bab XIV ada beberapa argumentasi dan justifikasi mengapa dalam bab ini, Pasal yang dirumuskan khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan adalah Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya atau pingsan, Pasal 287 tentang persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 288 tentang persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur dan Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Namun demikian beberapa pasal tersebut diberlakukan pemberatan dengan penambahan 1/3 (sepertiga) pidana pokok sebagai diatur dalam pasal 291.

"Tidak hanya perlindungan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan kerja, namun termasuk perlindungan dari perdagangan manusia," terang Ahmad. Dilanjutkannya, penanganan kasus terhadap perempuan dilakukan secara terpadu juga sudah ditangani komponen lain, seperti LSM dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Riau.

"Namun, belum dapat menjalankan tugas dengan optimal, karena pendanaan payung hukumnya masih dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub). Makanya, hari ini gubernur Riau menyampaikan ranperda utk dpat disetujui menjadi perda menjadi payung hukum melindungi hak perempuan. Untuk itu kita harapkan dapat dapat mengagendakan pembahasan ranperda yang disampaikan," tutup Ahmad Hijazi.


(ADV/ Humas Pemprov Riau)

 


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar