Harganas ke-23 tingkat Provinsi Riau

Peran PKK Riau dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga Perlindungan perempuan dan anak

Foto :Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan ketua PKK Provinsi Riau, Sisilita Arsyadjuliandi Rachman dalam acara pembukaan Harganas ke-23 tingkat Provinsi Riau di Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro.

PEKANBARU, seputarriau.co - Peran dan fungsi TP PKK diantaranya mempunyai peran dalam menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, perlindungan dan pendidikan anak. Ketentuan ini ditentukan berdasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan TP PKK.

PKK berperan untuk penyambung lidah kepada orang tua dan para pendidik di lembaga pendidikan formal maupun fomral untuk menyuguhkan pendidikan dengan penuh kasih sayang. "Kepada anak-anak didik harus diberikan perhatian lebih dan kasih sayang," ujar Sisilita. Kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki, untuk itu Riau perlu meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta anak. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Selain itu, juga masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Masalah lain adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/ kota. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan pelindungan anak.

Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Ny Hj Sisilita Arsyadjuliandi Rachman meyikapi permasalahan yang berkembang saat ini. Dalam menghadiri puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-23 tingkat Provinsi Riau di Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro. Sisilita Arsyadjuliandi Rachman sampaikan pentingnya strategis keberadaan TP Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) "Program itu mencakup tiga pilar yaitu program pendidikan, kesehatan dan perekonomian, sebagaimana yang telah menjadi ketetapan pada  Rakernas VIII TP PKK Tahun 2015 yang lalu," ujar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Ny Hj Sisilita Arsyadjuliandi Rachman.

Menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran isteri kepala daerah dalam mendampingisuami, untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya masing-masing yang dimulai dari rumah tangga keluarga.
"Karena itu, PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis," paparnya.

 

Pertumbuhan Perempuan dan Anak Riau dibidang Pendidikan dan kesehatan serta Ekonomi

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 menunjukkan bahwa penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki (10,90 persen berbanding 4,92 persen). Penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang buta aksara 11,71 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang buta aksara 5,34 persen. Penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang buta aksara di daerah perdesaan jauh lebih besar daripada perkotaan (15,42 persen berbanding 6,99 persen).

Angka partisipasi sekolah (APS) perempuan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun di daerah perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Selanjutnya, angka kematian ibu melahirkan masih tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2002-2003). Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah, yaitu 49,23 persen, jika dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 86,03 persen. Di bidang politik, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah.

Keterwakilan perempuan di DPR RI sekitar 11,6 persen dan di DPD sekitar 19,8 persen. Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, yang dapat dilihat dari persentase perempuan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III juga masih rendah, yaitu 12 persen (data BKN tahun 2003). Sementara itu, peran perempuan pada lembaga judikatif juga masih rendah, masing-masing sebesar 20 persen sebagai hakim, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2004.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda, Polres, dan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) di daerah, serta penyebaran informasi dan kampanye antikekerasan terhadap perempuan dan anak, semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Data yang akurat belum tersedia karena banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto Mangunkusumo yang didirikan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 50 persen adalah korban kekerasan seksual, sekitar 47 persen korban adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun), dan sekitar 74 persen korban berpendidikan SD hingga SLTA.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan anak. Di bidang pendidikan (Susenas tahun 2004), angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun masing-masing 96,77 persen, 83,49 persen, dan 53,48 persen. Pada tahun 2003, anak usia 3-4 tahun dan 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan anak usia dini masing-masing hanya sekitar 12,78 persen dan 32,39 persen. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai.

Di bidang kesehatan, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) pada anak SD masih tinggi. Hasil Survei Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga tahun 2003, menyebutkan bahwa status gizi balita buruk di daerah perdesaan sebesar 9,46 persen, lebih tinggi daripada daerah perkotaan (7,16 persen). Berdasarkan Susenas tahun 2004, persentase penolong persalinan bayi oleh tenaga kesehatan di daerah perdesaan, yaitu 50,8 persen, jauh lebih rendah daripada di daerah perkotaan, yaitu 82,7 persen.


Untuk menyikapi kenyataan yang ada, Gubernur Riau, Andi Rachman mengimbau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dan PKK Riau untuk turut memperhatikan faktor pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Yang mana, tingkat pertumbuhan penduduk harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi.
"Kalau pertumbuhan penduduk tidak ditekan, akan terjadi peledakan penduduk dan kita pun akan kekurangan lapangan pekerjaan. Terus, bagaimana kita mau mencapai kesejahteraan? Untuk itu, pertumbuhan pendudukan dan ekonomi harus dipantau," ungkap Andi Rachman
Jika hal itu dibiarkan secara terus-menerus, Andi khawatir kesejahteraan masyarakat Riau akan semakin memburuk seiring dengan menurunnya pendapatan daerah. "Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang keluarga berencana (KB). Selain itu, di daerah kita juga banyak imigran, mereka harus disosialisasikan juga," tuturnya


Pembinaan Mulai dari Lingkungan Keluarga

Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan lebih efektif jika dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, apabila keluarga sehat,
mandiri dan kuat/berdaya, maka akan kuat dan mandiri pulalah masyarakat.
Hal ini penting dikondisikan, karena sebagian besar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berasal dari permasalahan yang dimulai dari keluarga. Sebaliknya setiap keluarga yang menjalankan fungsinya, akan melindungi semua anggotanya agar terhindar dari masalah kesejahteraan sosial ini.

Selain dari itu, khusus di bidang kesehatan dan KB semua pengurus dan kader PKK musti benar-benar dapat diandalkan sebagai pionir sekaligus menjadi panutan dalam masyarakat. Sedangkan di bidang pemberdayaan keluarga, dikatakan Sisilita agar TP PKK dapat menggerakkan usaha ekonomi kreatif untuk mendukung suksesnya pariwisata Riau baik itu pengembangan kerajinan dengan bahan lokal maupun kuliner Melayu Riau.


PKK Dijadikan Mitra Kerja Pemprov Riau

Menurut Gubernur Riau, kiprah PKK terbukti telah banyak membantu pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui program-program yang mereka kemas.

PKK sudah banyak melaksanakan program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan melakukan kegiatan bakti sosial (Baksos), antara lain operasi bibir sumbing gratis, operasi gratis katarak, baksos untuk korban bencana, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM).

"Semoga dengan adanya program-program PKK itu dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah
sosial kemasyarakatan yang terjadi,"Tutup Gubri.

(ADV/ Humas Pemprov Riau)

 


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar