Pemprov Riau Dukung dan ajak Stake Holder Bangun RLH bagi masyarakat

Foto : Kegiatan sosialisasi pembangunan perumahan oleh Kemen-PU-Pera di Hotel Grand Zuri Pekanbaru

PEKANBARU, seputarriau.co - Beberapa waktu lalu pemerintah pusat meluncurkan program satu juta rumah, yang direspon positif oleh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Riau. Pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan bagi warganya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov Riau dalam menyelaraskan program pusat dengan daerah dalam memenuhi Rumah layak Huni, salah satunya adalah menggandeng para pengembang perumahan dan pihak terkait lainnya untuk merealisasikan program tersebut  dengan mengadakan acara Silaturahmi Developer Gathering bersama Bank BTN, BPJS dan BAPERTARUM baru-baru ini.
 
Upaya ini dilakukan untuk mendorong peran dan konstribusi seluruh elemen masyarakat dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, yaitu pertumbuhan yang bukan hanya fokus pada catatan profit saja. Namun juga memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Silaturahmi dengan para Pengembang Perumahan, Bank BTN, BPJS dan Bapertarum.
 
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman sampaikan tujuan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat tersebut adalah untuk mengurangi backlog atau kekurangan ketersediaan rumah yang saat ini mencapai 15 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
 
"Ini juga merupakan bagian dari upaya memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan, dalam rangka mempercepat tercapainya visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Riau," kata Gubri seraya menyampaikan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap upaya Real Estate Indonesia dalam pengembangan pembangunan perumahan.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat, lebih dari 78 persen rumah tangga di Provinsi Riau memiliki rumah dengan luas antara 20 m2 hingga 99 m2. Dengan begitu, kondisi kepemilikan perumahan rumah tangga Riau makin membaik dilihat dari meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki rumah dengan luas lebih dari 50 meter persegi.
 
Dijelaskan, tahun 2015, lebih dari 61 persen rumah tangga di Provinsi Riau memiliki rumah dengan luas lantai lebih dari 50 meter persegi dan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah dengan kualitas lantai bukan tanah sebesar 98,78 persen.
 
Berdasarkan statistik perumahan Riau pada tahun 2015 rumah tangga dengan luas lantai besar dari 19 meter persegi mencapai 2,34 persen, selain itu rumah tangga dengan luas lantai 20-49 meter persegi mencapai 35,91 persen. Hal itu juga terlihat dari penghasilan masyarakat yang tergambar dalam nilai tukar petani.
 
Selain itu, data lain menyebutkan pula sebanyak 13.400 pegawai negeri sipil di Provinsi Riau, sampai saat ini diketahui belum memiliki rumah pribadi.

Foto : Pembangunan Rumah layak Huni bagi masyarakat Riau
 
Maka, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan rumah secara bertahap dan berkelanjutan. Guna memenuhi kebutuhan papan masyarakat Riau khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan, Pemprov Riau pada tahun 2016 membangun 2.000 unit rumah layak huni (RLH).
 
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno jelaskan,"Akan diajukan anggarannya di APBD Perubahan, kami harap bisa direalisasikan sebelum akhir tahun nanti," katanya.
Dia menambahkan penerima program bantuan RLH ini adalah masyarakat tidak mampu dengan penghasilan bulanan di bawah Rp1,5 juta setiap bulannya", terang Dwi
 
Lalu penerima program memiliki data yang valid dan konkret karena akan verifikasi bertahap, sampai pada penyerahan naskah perjanjian hibah daerah kepada penerima program bersangkutan.
 
Untuk itu program ini bakal melibatkan aparatur pemda mulai tingkat paling bawah dari level RT, RW, lurah atau kepala desa hingga camat. Setelah itu data penerima program akan direkap pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota.
 
"Porsi tiap kabupaten dan kota diperkirakan di atas 100 unit, biaya pembangunan akan mengalami perbedaan antara kawasan pesisir dengan daratan karena memang struktur bangunannya juga berbeda," jelasnya.
 
Target unit rumah yang akan oleh Pemprov Riau itu adalah terdiri dari 603.516 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan juga 396.484 unit untuk non MBR.
Untuk implementasinya RLH yang dimasukan dalam APBD Perubahan mendatang. Untuk RLH ini sudah lama diwacanakan pemerintah. Namun sebelumnya ada sedikit rasionalisasi anggaran maka sedikit terlambat.


(ADV/Humas Pemprov Riau )


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar