Pergub Nomor 12 Tahun 2016 segera Direvisi

PEKANBARU, seputarriau.co - Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 perihal Tambahan Penghasilan Pegawai dinilai membingungkan dan menjadi pemicu konflik demo tenaga medis. Sehingga, Pergub tersebut diharapkan dapat direvisi pada tahun 2017 mendatang dengan ketentuan yang jelas.

"Ada pemahaman yang berbeda antara Pemda dan pegawai. Ternyata jasa pelayanan itu termasuk insentif, sama halnya dengan TPP. KPK merekomendasikan agar TPP itu satu saja sumbernya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Ahmad Fitri ketika di Pekanbaru, Senin (5/12).

Disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau, Asrizal kepada rombongan Ombudsman RI Perwakilan Riau bahwa Pemprov Riau menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menegaskan agar seluruh instansi pemerintahan tidak memberikan tambahan penghasilan pegawai yang berasal dari dua sumber.

"Latar belakangnya ada pada Pasal 8 Ayat 3 dalam Pergub Nomor 12 Tahun 2016. Makanya ini akan direvisi," sebut Asrizal.
(MN/ MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar