Riau Tingkatkan Pelayanan Perizinan melalui Layanan One Stop Service

Foto : Kunjungan Mendagri , Cahyo Kumolo bersama Gubri dan Rombongan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Riau

PEKANBARU, seputarriau.co - One Stop Service merupakan kata kunci dalam melayani masyarakat. Pelayanan perizinan dapat menarik minat investor menanamkan modalnya di Riau, disamping tentunya adalah ketersediaan infrastruktur penunjang.
 
Menyadari akan hal ini. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMT2T) Riau terus  berupaya mengoptimalisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga sampai ke seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Riau.
 
Tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan pelayanan yang sangat mudah dan transparan. Disisi lain, baik investor asing maupun lokal akan dapat merasakan kemudahannya dalam mengurus perizinan usaha.
 
Keberadaan PTSP akan memudahkan pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya para investor juga dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan.
 
Usaha PTSP juga dinilai efisien dan transparan selain memiliki keunggulan sangat cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, dan memiliki kepastian hukum serta pelayanannya yang profesional.
 
Saat ini PTSP telah melayani berbagai macam investasi diantaranya Izin Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin usaha Perluasan.
 
Untuk mendorong itu semua, sistem pelayanan terpadu juga telah ditingkatkan berbasis teknologi. Yaitu layanan PTSP secara online sehingga memberikan kemudahan bagi yang terlibat dalam kepengurusan perizinan tidak lagi terkendala waktu dan tempat.
 
Sementara itu Kepala BP2T Provinsi Riau Evarefita, SE, M.Si menyampaikan terkait Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di BP2T Provinsi Riau.
 
Dimana di Tahun 2015, BP2T Provinsi Riau telah memperoleh nilai akhir Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,25 dengan hasil kategori mutu pelayanan yang bernilai "A (Sangat Baik)".
 
Ia pun bertekad menjadikan Lembaga pelayanan perizinan yang prima. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel.
 
"Tidak hanya itu BP2T juga terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) hal ini dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi secara online. serta meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelanyanan," Kata Evarefita
 
Dikatakannya Dalam melakukan pelayanan, BP2T Provinsi Riau memilki motto yang diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemberi maupun penerima layanan.
 
Motto pelayanan BP2T Provinsi Riau adalah "CERIA". Secara Harfiah "ceria" memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan memberi layanan di BP2T Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan."


Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan, Seiring dengan segala kemudahan dalam pelayanan akan mampu meningkatkan dan pemerataan perekonomian masyarakat, lapangan kerja akan lebih terbuka lebar siring dengan banyaknya investasi di Riau.
 
Ditengah hambatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang lalu, Pemprov Riau masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun Anggaran 2015.
 
"Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun 2015 belum sesuai dengan harapan kita semua, dimana serapan belanja kita baru mencapai 68 persen lebih, namun pada tahun 2016 ini kami telah bertekad akan meningkatkannya," ujarnya.
 
Sebelumnya, Pemerintah pusat juga memutuskan untuk membentuk task force atau satuan tugas untuk mengawal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pusat dan daerah dengan fokus di 10 provinsi penyumbang investasi terbesar di Indonesia saat ini.
 
Pengawalan investasi diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini dialami investor saat menanamkan modal, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi.
 
BKPM hanya menangani investor saat menanam modal, tapi diantara dua titik ini banyak permasalahan yang harus dikawal untuk menyukseskan investasi, khususnya di 10 provinsi yang menyumbang 90% investasi nasional saat ini.
 
Ke-10 provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Riau, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Papua, Sumatra Utara, dan Papua Barat. Thomas mengatakan fokus 10 provinsi tersebut mengikuti minat investor yang banyak menanamkan modalnya di wilayah ini.
(MN/ Advetorial)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar