Gerindra Heran Kenapa DPR Umpetin Data Anggota Yang Bolos ?

JAKARTA, seputarriau.co - DPR mulai ngumpetin data anggotanya yang suka membolos. Dalam rapat paripurna kemarin (Kamis, 26/5), pihak sekretariat tidak mau membuka data absensi anggota DPR yang hadir dan anggota yang bolos. Padahal, biasanya data itu dipasang di atas meja yang terletak di samping pintu masuk utama ruang paripurna.

Rapat paripurna DPR membahas RAPBN 2017. Rapat itu sedianya digelar pada pukul 9 pagi, tapi molor hampir 2 jam lantaran jumlah anggota yang masuk ruangan tak kunjungan kuorum. Baru sekitar pukul 10.50, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengetuk palu tanda rapat dibuka. Di samping kiri dan kanannya duduk trio wakil ketua DPR lainnya yaitu Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah.

Seperti rapat-rapat sebelumnya, ratusan kursi di dalam ruang siang tampak kosong melompong. Hanya beberapa saja yang diduduki yang empunya. Meski begitu, Taufik mengklaim yang hadir dalam rapat itu sebanyak 333 orang dari 560 anggota. Artinya, jumlah anggota sudah kourom. Rapatnya dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas RAPBN 2017 yang diajukan pemerintah.

Saat beberapa wartawan mengkonfirmasi jumlah anggota yang hadir ke petugas sekretariat yang berjaga di meja absen, mereka tidak mau memperlihatkan. Padahal, biasanya data absensi secara bebas diakses media.

“Ya, sekitar 300-an,” elak salah satu petugas, tanpa mau membuka data absensi yang dipegangnya.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Muhammad Syafi’i mengaku heran dengan adanya informasi bahwa pihak sekretariat tidak mau membuka data absensi anggota DPR yang hadir dan anggota yang bolos, dalam rapat paripurna, kemarin (Kamis, 26/5).

Padahal, menurut dia, seharusnya data tersebut dibuka sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. MKD juga beberapa kali membuka data para anggota yang suka bolos.

“Itu mengherankan. Biasanya disebutkan,” ucapnya politisi Gerindra itu.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kata Syafi’i, harusnya data itu tidak disembunyikan. Data itu justru harus dibuka agar publik tahu yang dilakukan para wakil rakyat di Senayan.

“Kehadiran pejabat publik tidak masalah dilihat orang. Seharusnya tetap dibuka,” imbuhnya.

(MN/ EM)