Dalam Menghadapi MEA, Ini Saran Boediono Kepada Pemerintah

YOGYAKARTA, seputarriau.co - Mantan Wakil Presiden RI, Boediono mengatakan indonesia adalah salah satu penganut negara kesejahteraan atau welfare state. Konsep negara kesejahteran lebih strategis dibandingkan Indonesia saat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

 

"MEA itu sifatnya taktis, tapi kalau negara kesejahteraan atau wellfare state itu strategis," ungkap Boediono dalam sidang pleno I Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Senin (23/5/2016).

 

Menurut Boediono, Indonesia sejak lama telah menganut paham welfare state. Hal itu terlihat pada zaman pemerintahan Orde Baru dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), kemudian dilanjutkan saat reformasi dengan adanya penegakan hak asasi manusia (HAM). 

 

"Saat ini Indonesia perlu memikirkan kembali strategi ke depan. Meski kita saat ini tertinggal di bandingkan negara lain dalam hal negara kesejahteraan," kata Boediono.

 

Menurut guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM itu, konsep negara kesejahteraan itu mempunyai rentang waktu yang panjang atau lama, bukan jangka pendek seperti siklus anggaran. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan itu merupakan konsep pemerintah.

 

Secara umum, dasarnya adalah asas pemerataan bagi semua warga negara, ada distribusi kekayaan yang adil. Artinya negara mengambil-alih tanggung jawab untuk menolong kehidupan rakyat. 

 

"Itu jadi tanggungjawab negara. Tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan sendiri," katanya.

 

Dia menambahkan dalam konsep tersebut ada dana abadi yang digunakan untuk menjaminnya, ada sistem jaminan sosial yang berjalan namun di Indonesia hal itu belum berjalan dengan baik. 

 

"Ini pekerjaan kita semua. Yang diperlukan adalah mengkonsolidasikan program-program tersebut. Ini bukan siklus tahunan seperti politik tapi siklus yang panjang," pungkas Boediono.

 

 

 

(IS/dtc)