YLKI Nilai Kantong Plastik Berbayar Tidak Mampu Menekan Pencemaran Alam

Air Limbah (Copyright.Int)
JAKARTA, seputarriau.co - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pencemaran lingkungan sulit ditekan hanya dengan memaksa masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik. Itu harus diiringi pemaksaan terhadap perusahaan untuk mengurangi limbah.
 
"Seperti lebih mengefektifkan lagi tempat sampah organik dan non organik. Jadi selain mengajak konsumen untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, produsen juga mendukung hal itu," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dikutip merdeka.com, Jakarta, Rabu (13/4).
 
Dengan kata lain, kata Tulus, harus ada perluasan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR) untuk mendaur ulang sampah berpotensi mencemarkan lingkungan. EPR mewajibkan para produsen untuk bertanggungjawab terhadap seluruh siklus produk dan kemasan dari produk yang dihasilkan.
 
"Yang harus didorong itu bungkus plastik itu hampir tidak ditarik untuk kemudian dikelola kembali. Itu merusak lingkungan. Seharusnya produsen melakukan itu supaya tidak mencemari lingkungan," katanya.
 
Pertengahan Februari lalu, pemerintah telah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Ini tertuang dalam surat edaran nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bagan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
 
 
(ATP)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar