DPP LIRA Dipimpin Oleh Olivia Elvira

JAKARTA, seputarriau.co - Berdasarkan Hasil rapat DPP LIRA dengan team Advokat DPP pada tanggal 8/04/2016. DPP LIRA menanggapi surat dari Pendiri LIRA (JR) ke Presiden Ollies Datau seperti siaran pers Lira yang diterima redaksi , Minggu (10/04/2016) menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

Hanya Ada Satu LSM LIRA.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi sosial yang dibentuk secara sukarela dengan tujuan khusus yang disepakati bersama yang telah dituangkan dalam AD/ART organisasi tersebut.

2. Dalam sistem hukum Indonesia, LSM diadopsi dalam UU Ormas (UU No.17 tahun 2013), meskipun tidak sepenuhnya identik. Tapi secara hukum dapatlah dikatakan bahwa perwujudan LSM dalam hukum kita adalah berbentuk Ormas.

3. Dalam UU Ormas disebutkan bahwa badan hukum Ormas hanya ada 2 macam: Yayasan atau Perkumpulan. Badan hukum Yayasan mengacu kepada UU Yayasan (UU 16/2001 juncto UU 28/2004), sedangkan yang berbentuk Perkumpulan mengacu kepada Staatblad zaman Belanda yang dianggap masih berlaku karena belum ada UU khusus tentang hal ini. Sebenarnya UU Ormas dengan sendirinya telah bermetamorfosis menjadi dasar hukum Perkumpulan dalam sistem hukum Indonesia.

4. Pembedaan klasifikasi jenis badan hukum Ormas tersebut sebagaimana disebutkan dalam UU Ormas adalah keberadaan keanggotaan. Yang tidak memiliki anggota mengambil badan bentuk Yayasan, sedangkan yang berbasis keanggotaan berbentuk Perkumpulan.

5. LSM LIRA didirikan pada tanggal 19 Juni 2004 sesuai Akta Pendirian yang secara jelas menyebutkan adanya keanggotaan yang disebut dengan nama Relawan. Dengan demikian bentuk badan hukum LSM LIRA adalah Perkumpulan.

Jika disebut dengan nama lengkap sesuai nomenklatur hukum, maka nama lengkap organisasi LSM LIRA adalah Ormas Perkumpulan LIRA. Tidak ada penamaan hukum LSM LIRA karena LSM bukan sebuah bentuk badan hukum.

6. Sesuai dengan ketentuan UU tersebut di atas itulah Menteri Hukum dan HAM RI secara sah telah mengeluarkan Keputusan No. AHU-0032287.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lumajang Informasi Rakyat pada tanggl 16 Maret 2016.

Dengan dasar hukum yang sama sebelumnya Kantor Kebangpol Jakarta selatan juga telah secara sah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar No. 151/SKT/JS/Sosmas/B/II/2015. Jauh sebelumnya, Dirjen Kesbangpol Depdagri juga telah menegaskan status badan hukum DPP LIRA berbentuk Ormas sebagaimana tertuang dalam SKT No. 033/D.III.2/I/2010. Berdasarkan surat-surat resmi negara tersebut sudah tegas dan jelas bahwa LSM LIRA adalah Ormas yang berbentuk badan hukum Perkumpulan.

7. Berdasarkan Munas II DPP LIRA pada tanggal 15-17 September 2015 telah terpilih Olivia Elvira (Ollies Datau) sebagai Presiden DPP LIRA periode 2015-2020 menggantikan Jusuf Rizal sebagai Presiden periode sebelumnya.

8. Berdasarkan AD/ART Perkumpulan LIRA struktur tertinggi organisasi berada di tingkat DPP. Dan DPP LIRA berdasarkan hasil Munas dipimpin oleh Ollies Datau.

9. Karena organisasi LSM LIRA adalah Ormas berbadan hukum Perkumpulan maka ia tunduk pada UU Ormas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

9. Berdasarkan pada uraian di atas, eksistensi Organisasi LSM LIRA yang sah dan legal hanyalah Ormas Perkumpulan LIRA yang struktur DPP-nya dipimpin oleh Ollies Datau. Jika ada yang keberatan dan tidak terima dengan fakta hukum di atas, silahkan mengajukan gugatan kepada Menkumham RI dan Mendagri RI untuk membatalkan surat negara tersebut.

10. Semua pihak yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan UU Ormas terkait dengan eksistensi Ormas Perkumpulan (LSM) LIRA akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Ketua Departemen Politik, Hukum, dan HAM DPP LIRA, Andi Syafrani "seluruh anggota dan pengurus Perkumpulan LIRA seluruh Indonesia wajib Patuh dan loyal Terhadap Keputusan DPP LIRA", ungkapnya.

(MN/LIRA)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar