Plt. Gubri Nyatakan Siap Jika Dipanggil Terkait Kasus Venue PON

Plt. Gubri, Arsyadjuliandi Rachman (Copyright.Int)

PEKANBARU, seputarriau.co - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyatakan siap jika dipanggil Pemerintah Pusat jika memang diperlukan untuk memberikan keterangan tentang masalah venue PON Riau yang terbengkalai.

"Siap, siap. Kami pasti siaplah. Pihak-pihak terkait juga siap. Tentu semuanya harus kita ikuti aturannya," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat poin-poin apa saja yang harus dilakukan untuk mencari solusi terhadap beberapa venue PON Riau.

Tujuannya agar gedung olahraga yang sudah dibangun dengan uang negara itu bisa dilanjutkan dan dimafaatkan secara baik. Andi Rachman juga meminta kepada pihak Dinas Olahraga Provinsi Riau untuk memberikan penjelasan terkain masalah itu.

Kendalanya dalam meneruskan stadion utama dan venue PON lainnya sudah apa dan proses penyelesaiannya seperti apa. Andi Rachman menyebutkan terkait data-data jumlah venue sudah ada di Dinas Olahraga dan di pengelolaan aset daerah.

Bangunan yang sudah dilakukan proses serah terima, kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah baru. Dan yang dimaksud DPR RI adalah bangunan-bangunan olahraga yang belum selesai. "Yang sudah selesai tidak perlu lagi," ujarnya.

Sebelunya, Pertemuan secara tertutup antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Kantor Gubernur Riau, yakni membicarakan soal nasib venue PON yang terbengkalai.

Setelah mendengar informasi dari Andi Rachman, Fahri melihat bahwa ada yang salah dengan sistem penegakan hukum. "Tidak seharusnya penegakan hukum menghentikan pembangunan," katanya, kepada media, Selasa (29/03/2016).

Dia menyampaikan sikap protes kepada lembaga penegak hukum bahwa tidak seharusnya dalam hal melakukan kejelasan hukum terhadap kasus yang membelit itu, justru haris menghentikan proses pembangunan venue PON Riau sampai selesai.

Dia memberi contoh pada kasus Hambalang. Pejabat terima suap hanya Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Tapi justru pembangunan yang "mangkrak" itu sampai Rp 2,5 triliun.

"Kita sibuk dengan sensasi 1 miliar rupiah, tapi lupa bahwa kerugian negara justru lebih besar. Kasus serupa juga terjadi pada pembangunan venue PON di Riau. Dan ditinggalkan begitu saja," ujar Fahri.

 

(ATP/bp)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar